MEDAN
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menggandeng kalangan akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) untuk merumuskan solusi pembangunan daerah di tengah tantangan penurunan anggaran tahun 2027. Dukungan kajian dan riset akademis dinilai penting untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor menyampaikan hal tersebut saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama USU yang membahas Inventarisasi Permasalahan dan Kebutuhan Daerah di Aula Digital Learning Center Building (DLCB) Lantai 8, Kampus USU, Medan, Kamis (5/11/2026).
Timur mengungkapkan, proyeksi anggaran tahun 2027 mengalami penurunan signifikan akibat adanya kekurangan penyaluran tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Tercatat, terdapat kurang salur yang menjadi utang dari tahun 2026 ke 2027 sebesar Rp1,2 triliun.
Forum strategis tersebut mempertemukan jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Sumut dengan para akademisi untuk menginventarisasi persoalan sekaligus merumuskan solusi konkret atas berbagai tantangan pembangunan daerah.
Dalam sambutannya mewakili Gubernur Sumut, Timur menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan perguruan tinggi, terutama di tengah kompleksitas karakteristik wilayah dan tantangan fiskal yang dihadapi daerah.
Menurutnya, kondisi fiskal tersebut menuntut pemerintah daerah semakin cermat, selektif, dan berorientasi pada hasil (money follows result) dalam mengelola anggaran. Alokasi belanja harus difokuskan pada Program Hasil Terbaik Cepat (PHC) maupun program strategis daerah yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar belanja rutin yang minim manfaat publik.
"Setiap rupiah dana APBD yang kita keluarkan harus berorientasi kepada hasil. Oleh karena itu, diskusi ini sangat penting agar visi dan misi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota memiliki hubungan yang erat dan saling berketerkaitan," ujar Timur Tumanggor.
Timur juga memaparkan sejumlah fokus pembangunan yang membutuhkan dukungan kajian dan riset akademisi. Di antaranya, peningkatan produktivitas ekonomi melalui pengembangan potensi unggulan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri olahan, dan ekonomi kreatif.
Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan dasar, meliputi pemerataan akses pendidikan, penguatan layanan kesehatan primer, penanganan stunting, serta peningkatan kesehatan ibu dan anak.
Pemprov Sumut juga mendorong penguatan konektivitas, infrastruktur dasar, dan ketahanan wilayah melalui pemenuhan akses jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, serta infrastruktur kawasan produksi.
Selain itu, percepatan pemerataan pembangunan antarwilayah menjadi perhatian, khususnya di kawasan yang masih menghadapi keterbatasan akses, seperti Kepulauan Nias dan Pantai Barat Sumut. Upaya tersebut diarahkan melalui model pembangunan kewilayahan berbasis potensi lokal.
Fokus lainnya adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan efektivitas belanja daerah melalui kajian akademis, evaluasi manfaat program, serta inovasi tata kelola pemerintahan yang bersih.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama USU Hinsar Ambarita menyambut baik kolaborasi lintas sektor tersebut. Ia menegaskan komitmen USU dalam mendukung visi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui konsep "Kampus Berdampak".
Menurut Hinsar, selama ini riset kerap berjalan satu arah, yakni dari kampus kepada pengguna. Melalui pendekatan baru, USU justru akan menyerap langsung persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah untuk kemudian dicarikan solusi melalui penelitian ilmiah.
"Bagaimana kalau kita putar? Masyarakatnya yang kita tanya, 'Bapak, Ibu, butuh apa yang mau diteliti?' setelah itu didapat, baru kita minta penelitinya untuk mencari solusinya," ujar Hinsar.
Ia menambahkan, jajaran pimpinan USU saat ini tengah mengarahkan transformasi institusi dari teaching university menjadi entrepreneur university. Karena itu, hasil inventarisasi permasalahan yang disampaikan kepala daerah maupun perwakilan kabupaten/kota melalui formulir khusus dalam FGD tersebut akan diterjemahkan menjadi tema-tema riset unggulan.
Dengan dukungan sumber daya yang dimiliki USU, yakni sekitar 1.600 peneliti dan 45.000 mahasiswa dari berbagai daerah di Sumut, hasil FGD ini diharapkan dapat melahirkan kerja sama berkelanjutan, rekomendasi kebijakan yang aplikatif, serta solusi konkret bagi berbagai persoalan pembangunan.
Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat perencanaan pembangunan daerah, sehingga keterbatasan anggaran tidak mengurangi efektivitas program dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.**(H14/DISKOMINFO SUMUT)
