Medan,

Plt. Gubsu Ir. H. T. Erry Nuradi, M.Si membuka Rapat Koordinasi Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 23 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, Rabu (19/8) di Aula Martabe Lt. 2 Kantor Gubsu.

Acara tersebut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Sumut diantaranya Pangdam I BB Mayjen TNI Edi Rahmayadi, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo, Kapolda Sumut  Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut M Yusni, Ketua DPRD Provsu Ajib Shah,Ka. BIN da Sumut Brigjen TNI Tumino Hadi, mewakili Danlantamal I Belawan, Danlanud, Pangkosekhanudnas, Ketua KPU Sumut, Ketua Bawaslu Sumut, KPU kabupaten/kota, bupati/walikota 23 kabupaten/kota se-Sumut, ka. kesbangpol kabupaten/kota dan Ka Satpol PP kabupaten/kota.

Dalam sambutannya Plt. Gubsu mengharapkan Pilkada Serentak di 23 kabupaten/kota se-Sumatera Utara dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, damai dan bermartabat serta sekaligus dapat menghantarkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dari sebelumnya. "Mari kita hantarkan pilkada serentak Sumut yang Aman dan Bermartabat," ujar Plt. Gubsu.

Lebih lanjut Plt. Gubsu mengatakan, Rapat koordinasi ini penting dalam menyatukan persepsi untuk pemantapan pelaksanaan pilkada serentak dari berbagai sisi. Termasuk antisipasi terhadap gangguan keamanan dan konflik sosial bagi jajaran daerah yang melaksanakan pilkada tahun ini. Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di Sumut merupakan pilkada serentak yang terbanyak di Indonesia yaitu di 23 kabupaten/kota se-Sumut.


Rakor ini menurut Plt. Gubsu juga untuk mengantisipasi isu yang beredar di masyarakat. Diantara adanya pandangan ketidaksiapan penyelenggara negara dalam penyelenggaraan pilkada, kurangnya dukungan pemerintah, tudingan terhadap institusi dan oknum TNI/Polri yang tidak netral dan lain sebagainya.

Juga pengalaman masa lalu, dimana penyelenggaraan pemilu maupun pilkada yang menyisakan banyak permasalah, seperti yang terjadi dibeberapa daerah komisiener KPU terbukti melanggar kode etik sehingga ada yang diberhentikan dan diberi peringatan keras. "Ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semua baik penyelenggara, aparat keamanan, penegak hukum maupun jajaran pemerintah daerah agar dapat menjalin kebersamaan, koordinasi dan komunikasi serta responsif dalam mencegah jangan sampai peristiwa itu terulang kembali atau bahkan muncul modus-modul lainnya," ujar Plt. Gubsu.

Kepada jajaran pemerintah daerah dan forum koordinasi pemerintah daerah (FKPD) kabupaten/kota terutama yang akan mengikuti pilkada serentak Plt. Gubsu berpesan antara lain agar memastikan semua pembiayaan anggaran di KPU Panwaslu pengamanan sosialisas dan kegiatan fasilitasi lainnya sudah ditampung di APBD masing-masing kabupaten/kota berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada.

Penyelenggara negara mempersiapkan seoptimal mungkin agar tahapan pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan lancar. Memantapkan koordinasi, komunikasi dengan semua jajaran penyelenggara bersama dengan FKPD dan pemerintah setempat untuk mengantisipasi kemungkinan dinamika yang terjadi.

Memanfaatkan lembaga-lembaga strategis dimasyarakat untuk mendorong tingkat partisipasi pemilih serta bersama-sama menjaga kekondusifan ditengah-tengah  masyarakat dan sebagainya demi kelancaran pelaksanaan pilkada serentak di Sumut.


Sementara itu Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengatakan potensi konflik Pilkada serentak cukup besar terutama di Sumut yang terbanyak melaksanakan pilkada. Soedarmo mengingatkan agar aparatur mencegah terjadi konflik di daerah. "Para gubernur, bupati dan walikota merupakan kepala daerah yang harus bertanggungjawab menciptakan stabilitas dan didukung forum koordinasi pimpinan daerah," katanya.

Soedarmo meminta dilakukan sinergitas seluruh stakeholder pemerintah dan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), parpol, TNI, Polri dan masyarakat. "Jaga netralitas aparat, jajaran aparat keamanan untuk mengedepankan fungsi deteksi dini dan cegah dini guna mendukung stabilitas daerah," tegasnya.

Kepala badan kesbangpol dan Linmas Provsu Drs. H. Eddy Syofian, M.AP melaporkan bahwa rakor dihadiri kurang lebih 300 orang peserta yang berasal dari para bupati/walikota dari 23 kabupaten/kota se-Sumatera Utara, segenap FKPD kabupaten kota, Pimpinan SKPD terkait yaitu kepala kesbangpol kabupaten/kota, kepala satuan polisi pamong praja (Ka. Satpol PP) kabupaten/kota, ketua KPU dan Ketua Panwaslu kabupaten/kota. Rakor ini menghadirkan narasumber Pangdam I/BB, Kapoldasu, Kajatisu, Ketua KPU Sumut, Ketua Bawaslu Provsu dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum.  

Tujuan rakor ini menurut Eddy adalah untuk menyatukan visi yang sama dalam mensukseskan pilkada serentak baik pemerintah daerah, aparat keamanan, aparat penegak hukum baik penyelenggara pemilu, menegakkan ketentuan dan peraturan secara murni dan konsekuen sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing, mengkoordinasikan dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan timbul yang akan mengganggu jalannya pilkada dan mengoptimalkan bantuan termasuk pengamanan sampai tingkat TPS untuk mencegah terjadinya gangguan dan konflik sosial yang mungkin timbul pada pelaksanaan pilkada. "Rakor kali ini mengusung tema Optimalisasi pengamanan dan pencegahan gangguan konflik sosial," ujarnya