MEDAN
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menargetkan peningkatan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi BB pada 2026. Target tersebut diikuti dengan penguatan kinerja dan akuntabilitas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar perbaikan dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya, saat memimpin rapat Akselerasi Peningkatan SAKIP Pemprov Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (25/9/2026). Ia menegaskan, peningkatan predikat SAKIP harus memiliki target yang jelas, termasuk untuk beberapa tahun ke depan.
“Saya minta 2026-2027 harus meningkat menjadi BB, 2028-2029 jadi A, kita harus punya target, kalau tidak ini akan mandek terus di situ-situ saja,” kata Surya.
Pada 2025, nilai SAKIP Pemprov Sumut masih berada pada predikat B atau Baik/Cukup Akuntabel. Untuk meningkatkan capaian tersebut, Pemprov Sumut perlu memperkuat kinerja dan akuntabilitas pada seluruh perangkat daerah.
Saat ini, terdapat tiga OPD Pemprov Sumut yang memperoleh nilai SAKIP pada posisi AA, yakni Bapperida, Dinas Kesehatan, dan Inspektorat. Selanjutnya, tujuh OPD berada pada predikat A, termasuk Diskominfo, BKAD, dan OPD lainnya, sementara 16 OPD berada pada predikat BB dan enam OPD pada predikat B.
Surya meminta seluruh OPD bekerja lebih serius untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas. Salah satu langkah yang dinilai perlu segera dilakukan adalah menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat sehingga berbagai indikator yang menjadi penilaian SAKIP dapat dipenuhi.
“Kita tidak punya banyak waktu banyak lagi, segera tindaklanjuti rekomendasi yang diberikan agar indikator-indikator penting untuk nilai SAKIP bisa kita penuhi, ini salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat,” kata Surya.
Sementara itu, Inspektur Pemprov Sumut Sulaiman Harahap mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan nilai SAKIP. Strategi tersebut antara lain mendorong percepatan tindak lanjut rekomendasi, menetapkan batas waktu penyelesaian, menentukan PIC (Person in Charge), serta membangun kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya.
“Kita akan coba bekerja sama dengan Jabar untuk membangun sistem yang lebih baik, sistem yang bisa memenuhi kebutuhan kita terkait akuntabilitas dan kinerja, kami optimis ini akan berjalan dengan baik dan mudah-mudahan target kita bisa tercapai,” ujarnya. **(H15/DISKOMINFO SUMUT)
