MEDAN

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) optimistis realisasi pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Optimisme tersebut didukung percepatan pelaksanaan berbagai program, termasuk pembangunan infrastruktur di sejumlah kabupaten/kota.

Plh Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut Frans Novendy Saragih menyampaikan hal tersebut dalam temu pers yang diselenggarakan Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (24/9/2026).

Berdasarkan data BKAD Sumut per 22 September 2026, pendapatan telah terealisasi sebesar 69,80% atau Rp8,9 triliun dari anggaran Rp12,8 triliun. Sementara itu, belanja telah terealisasi sebesar 51,82% atau Rp6,64 triliun dari anggaran Rp12,8 triliun.

“Saat ini, OPD kita juga sedang melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota, kita optimis selesai segera,” kata Frans.

Frans juga menyampaikan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah terealisasi 59,15% atau Rp4,1 triliun dari anggaran Rp6,9 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas pajak daerah sebesar Rp3,5 triliun, retribusi daerah Rp165 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp325 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp101 miliar.

Selain itu, Frans memaparkan Transfer ke Daerah (TKD) tambahan sebesar Rp1,1 triliun yang diprioritaskan untuk rekonstruksi bencana juga sudah mulai terealisasi. Ia optimistis realisasi anggaran tersebut dapat segera tercapai sesuai dengan perencanaan.

TKD tambahan sebesar Rp1,1 triliun tersebut diperuntukkan bagi berbagai urusan, dengan alokasi untuk pendidikan sebesar Rp190 miliar, kesehatan Rp91 miliar, infrastruktur Rp274 miliar, sumber daya air Rp246 miliar, pertanian Rp35 miliar, dan urusan lainnya Rp26 miliar.

"OPD pelaksana masih optimistis sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan," katanya.

Di sisi lain, BKAD Sumut juga menyiapkan langkah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang selama ini dalam kondisi menganggur atau idle agar dapat menjadi sumber PAD. Program tersebut saat ini sedang dilaksanakan oleh BKAD.

“Saat ini BKAD sedang melaksanakan kegiatan program bagaimana memanfaatkan aset yang kondisi idle untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun perusahaan untuk dikerjasamakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar jadi sumber PAD,” kata Frans. **(H17/DISKOMINFO SUMUT)