NIAS

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meresmikan proyek renovasi dan rehabilitasi 91 sekolah tingkat SD dan SMP se-Kepulauan Nias, di halaman Sekolah Dasar Negeri Dahana, Desa Hiliganohita, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, Selasa (29/6). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan pendidikan di daerah ini.

Turut hadir di antaranya, Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis, Bupati Nias Ya'atulo Gulo, Wakil Bupati Nias Arota Lase, Wakil Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, dan Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu. Serta turut mendampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M Fitriyus, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumut Achmad Fadly, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Aspan Sofian, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Zubaidi, dan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Bambang Pardede.

Gubernur Edy Rahmayadi menyampaikan, pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas gedung sekolah di daerah ini. Dengan harapan, peningkatan bisa diikuti kualitas pengajaran dan pendidikan di Kepulauan Nias.

"Untuk tahap ini, ada 91 sekolah yang direnovasi. Mudah-mudahan tahap berikutnya berlanjut di tahun depan. Saya juga melihat bagaimana kondisi infrastruktur, khususnya jalan provinsi yang perlu perhatian khusus. Karena hasil bumi juga tergantung kondisi akses jalan untuk mendukung perekonomian di desa," ujar Gubernur, yang juga meninjau pelaksanaan proyek di lokasi.

Pada acara tersebut, Gubernur juga bertemu dengan para Kepala Desa dan perangkat Pemerintah Daerah se-Kepulauan Nias. Gubernur berpesan kepada seluruh Kepala Desa agar memberikan perhatian kepada warganya. Karena sebagai pengelola pemerintahan di tingkat terbawah, pemerintah desa merupakan yang terdekat bagi warga, seiring digelontorkannya dana dari pusat berupa dana desa.

"Untuk itu melalui dana desa, lakukan kegiatan yang mendorong kesejahteraan masyarakat. Kalau itu dilakukan dengan baik dan bertahap, rakyat ini akan makmur, dan pembangunan berjalan," jelas Edy Rahmayadi.

Karena itu, lanjutnya, pemerintah desa harus mampu mengelola keuangan yang diberikan pemerintah sebesar Rp1 Miliar per tahun. Terutama bagaimana menjadikan desa bisa mandiri serta menghasilkan pendapatan yang bermanfaat bagi pembangunan itu sendiri.

"Kalau ada rakyat yang membutuhkan bantuan seperti ternak, saya siap bantu. Bisa beternak ayam, saya akan siapkan bantuannya. Kemudian apa yang menjadi unggulan di desanya, itu diberdayakan. Misalnya komoditi apa yang masih rendah, itu bisa ditingkatkan," jelas Edy.

Edy pun mengaitkan antara pendidikan dan pengelolaan pemerintah dengan konsep pemberdayaan masyarakat, sebagai satu tujuan yang sama. Yakni bagaimana Kepala Desa mendorong warganya untuk sadar pentingnya pendidikan, agar pengelolaan sumber daya alam yang menjadi unggulan bisa berjalan baik dan efektif.

"Kalau sumber daya alam kita banyak, bagaimana bisa mengelolanya dengan baik. Untuk itu, Kepala Desa harus mengayomi warganya, agar pendidikan menjadi maju, untuk bisa memanfaatkan potensi alam yang ada demi kesejahteraan rakyat," jelasnya.

Sementara Bupati Nias Ya'atulo Gulo bersama Wakil Bupati Arota Lase menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur yang memberikan perhatian penting bagi perkembangan pembangunan di Kepulauan Nias. Pihaknya mengaku optimis, jika Pemerintah Provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat memprioritaskan pengembangan potensi yang ada di daerahnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumut Aspan Sofian menyebutkan, selama masa pandemi, alokasi anggaran di desa diprioritaskan kepada penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi melalui revitalisasi dan pembangunan BUMDes, yang memberdayakan masyarakat.

"Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki desa masing-masing, bagaimana memprogramkan pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan. Mengacu pada indeks desa membangun (IDM) masing-masing desa," ujar Aspan.

Pemanfaatan potensi desa tersebut, lanjutnya, sesuai harapan Gubernur, dapat memulihkan perekonomian yang sedang menurun saat ini. Sebagaimana dicontohkan dari beberapa daerah, dimana pemerintah desanya mampu menghasilkan pendapatan dari berbagai sektor, seperti pertanian atau pariwisata.**(H13/DISKOMINFO SUMUT)