MEDAN
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menekankan pentingnya pemahaman terhadap kode etik dan integritas sebagai fondasi utama dalam membentuk aparatur sipil negara (ASN) yang profesional. Sehingga mampu menjadi aparatur yang kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Penegasan tersebut disampaikan Sulaiman Harahap saat menjadi narasumber pada Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Batch VII Golongan III, di Ruang Rapat Sekda Sumut, Lantai 9 Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (30/6/2026).
Menurutnya, integritas dan profesionalisme ASN bukan sekadar tuntutan regulasi, melainkan panggilan moral bagi setiap aparatur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Birokrasi yang kompeten, bersih, dan berorientasi pada hasil nyata, menurutnya, menjadi salah satu kunci kemajuan bangsa.
Sulaiman menilai kesan pertama seorang ASN harus mencerminkan sikap profesional. Karena itu, ia mengingatkan agar setiap ASN menghindari perilaku yang mencederai integritas, seperti melakukan pungutan liar (pungli), bekerja di luar tugas pada jam kerja, maupun memanfaatkan waktu kerja untuk kepentingan pribadi.
"Profesional itu bukan sekadar status, tetapi sifat yang mencerminkan kemampuan, kompetensi, dan komitmen dalam menjalankan profesi," ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa reformasi birokrasi, sebagaimana arahan Presiden, menuntut birokrasi yang responsif, cepat, efektif, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Selain itu, Sulaiman mengingatkan para ASN agar meninggalkan pola pikir negatif, seperti merasa aman hingga pensiun, bekerja sekadarnya, atau menganggap kerja keras tidak berpengaruh terhadap jenjang karier. Menurutnya, pola pikir tersebut hanya akan menurunkan kualitas pelayanan publik dan menyebabkan pemborosan anggaran.
Sebaliknya, ASN yang memiliki integritas dan kinerja yang baik akan memperoleh peluang lebih besar untuk mengembangkan karier. Dampaknya, pelayanan publik, termasuk di bidang perizinan, dapat berlangsung lebih cepat, mudah, dan berkualitas sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Untuk mewujudkan ASN yang profesional, Sulaiman mendorong seluruh peserta Latsar agar terus meningkatkan kompetensi melalui seminar, pelatihan, serta mempelajari kode etik ASN. Ia juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam birokrasi agar pelayanan publik semakin efektif dan efisien.
"Singkirkan pola pikir lama bahwa masih banyak waktu luang. ASN masa kini harus mampu memanfaatkan teknologi dan terus belajar," katanya.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi ASN saat ini semakin kompleks. Karena itu, setiap aparatur harus terus meningkatkan kapasitas, memahami regulasi, menguasai teknologi, serta siap menjadi pemimpin yang mampu memberikan teladan. "Mari kita datang untuk mewarnai, bukan datang untuk diwarnai," pesannya. **(H20/DISKOMINFO SUMUT)
