MEDAN
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap berharap pemulihan pascabencana tidak hanya mengembalikan kondisi ke keadaan semula. Menurutnya, pemulihan bencana di Sumut harus mampu menjadikan daerah terdampak lebih baik dari sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan Sulaiman saat membuka Rapat Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP). Ia menegaskan, pemulihan pascabencana di Sumut harus menjadi momentum transformasi dengan prinsip membangun kembali secara lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan.
“Dengan begitu, infrastruktur lebih aman, tata ruang lebih tertib dan masyarakat lebih siap menghadahpi risiko di masa depan,” kata Sulaiman saat membuka rapat di Aula Gedung Binagraha, Kantor Bappelitbang Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 21 A, Kamis (5/2/2026).
Sulaiman menjelaskan, terdapat empat arah kebijakan utama dalam rencana induk PRRP Sumut. Keempat kebijakan tersebut meliputi penguatan data dan kajian dampak bencana, integrasi program rehabilitasi dan rekonstruksi, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Keberhasilan rencana induk PRRP bergantung pada peran aktif kabupaten/kota, provinsi dan kementerian lembaga terutama dalam menyusun rencana aksi, alokasi anggaran dan memperkuat koordinasi,” kata Sulaiman.
Sementara itu, Kepala Bappelitbang Pemprov Sumut Dikky Anugerah mengapresiasi seluruh kementerian dan lembaga yang telah bahu-membahu dalam pemulihan pascabencana di Sumut. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi modal penting dalam membangun daerah yang lebih tangguh dan siap menghadapi risiko bencana ke depan.
“Kami berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BAPPENAS, kementerian dan lembaga yang telah memfasilitasi, mendampingi dan memberikan dukungan nyata dalam penanggulangan pemulihan pasca bencana di Sumut,” kata Dikky Anugerah.
Rapat ini dihadiri Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/BAPPENAS Medrilzam, pimpinan kementerian dan lembaga terkait, OPD Pemprov Sumut, OPD kabupaten/kota, akademisi, serta pakar kebencanaan.**(H15/DISKOMINFO SUMUT)
