Medan,
Dengan semakin dekatnya pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, Dinas Kominfo Provsu selaku perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengadakan acara pertemuan Infokom Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang betemakan " Peran Govermennt Public Relation (GPR) dalam PILKADA Tahun 2015". Acara ini diselenggarakan di Hotel Griya, Selasa (6/10).
Bertindak sebagai narasumber yaitu Ketua Bawaslu Provsu R. Rasahan, SH, Dosen Ilmu Politik Fisipol USU Warjio dan Kadis Kominfo Provsu Drs. Jumsadi Damanik, SH, M.Hum.
Menurut Ketua Bawaslu Provsu Syafrida R. Rasahan, SH, dalam momen pilkada serentak ini sebenarnya bukan hanya momen bagi penyelenggara pemilu (KPU dan Panwaslu) saja, tetapi ini adalah kesempatan bagi seluruh stakeholder untuk memantau program-program bakal calon dan masyarakat yang berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya serta ikut dalam mengawasi pelaksanaan tahapan pilkada.
"Pengawasan Pemilu bukan dilihat dari banyaknya Pelanggaran tetapi bagaimana lembaga pengawasan mampu melakukan pencegahan dini dengan melibatkan masyarakat, partai politik, pasangan calon dan pemilih", ujarnya.
Dosen ilmu politik, Fisipol USU Warjio menjelaskan bahwa Indonesia akan memasuki babak baru dalam kaitan pelaksanaan demokrasi ditingkat lokal. Pada pelaksanaan pilkada Secara serentak di seluruh Indonesia, akan dilaksanakan 269 pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang merupakan pilkada serentak gelombang pertama dan diharapkan sebagai bagian dari upaya menuju desain ideal pilkada.
Setelah itu akan dilanjutkan pilkada serentak gelombang kedua pada Februari 2017 di 99 daerah dan gelombang ketiga apda Juni 2018 di 171 daerah. Kemudian akan dilaksanakn masing-masing satu gelombanglagi menuju pilkada serentak nasional 2027.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa pilkada serentak merupakan hasil dari proses panjang reformasi. Pilkada yang selama ini di nilai banyak kekurangannya karena tidak mencermin nilai efektifnya dan juga tentu demokratisnya serta untuk mecnciptakan pilkada untuk lebih baik lagi.
Sementara itu, Kadis Kominfo Provsu Drs. Jumsadi Damanik, SH, M.Hum menjelaskan bahwa Government Public Relation (GPR) merupakan pengelolaan informasi dan komunikasi yang berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman dan dukungan publik terhadap pemerintah.
“Oleh karena itu kita sebagai Humas harus menjadi manajemen informasi agar mendapat dukungan dari Publik” ujar Kadis Kominfo.
Adapun peran Humas Pemerintah selaku pelaksana GPR adalah mengumpulkan dan mengolah data dalam sebuah manajemen redaksi bersama, ikut terlibat dalam merumuskan agenda setting dan melaksanakan diseminasi informasi publik melalui jaringan yang tersedia.
Acara tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) hari tanggal 5-6 Oktober 2015 dan dihadiri Infokom Humas Kab/Kota se-Sumatera Utara serta para pejabat esselon di Lingkungan Dinas Kominfo Provsu. (PIP)
