Medan,

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan pengelola dan penanggungjawab fungsi pemerintah di daerah, mulai dari fungsi staf sampai kepada para pejabat sesuai dengan tingkatan kewenangan harus mempedomani peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara (Kadis Kominfo Provsu) Drs. H. MHD. Fitriyus, SH, MSP pada upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang rutin  dilaksanakan   pada   tanggal   17 setiap bulannya, Jumat (17/3) di Halaman Dinas Kominfo Provsu yang diikuti Pejabat Eselon III dan IV serta Staf di lingkungan Dinas Kominfo Provsu.

Gubsu menghimbau kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan Pengintegrasian Perencanaan Penganggaran   Responsif Gender (PPRG), maka dibutuhkan  komitmen  Kepala  SKPD  dan  kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai Focal Point Pug di setiap   SKPD   untuk   melaksanakan   percepatan pengarusutamaan gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). “Sampai dengan saat ini SKPD Provinsi Sumatera Utara yang  telah  membentuk  Focal  Point pengarusutamaan gender sebanyak 31 SKPD dan yang belum membentuk sebanyak 25 SKPD.” Ujar Gubsu.

Lebih lanjut, Gubsu berharap pemerintah  daerah  dapat menyelenggarakan pelayanan pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendamping, penegakan dan bantuan hukum, dan  layanan pemulangan dan reintegrasi sosial  dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu    Pemberdayaan   Perempuan   Dana  Anak  (P2TP2A). “Pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota yang telah membentuk UPT P2TP2A maupun Non UPT P2TP2A wajib menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan    sesuai    dangan   kebutuhan   untuk pelaksanaan  pelayanan  bagi  perempuan  dan anak yang mengalami permasalahan.” Ungkapnya. (PIP)