NIAS UTARA
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, mendorong seluruh kader TP PKK hingga tingkat desa memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan dan Data (SIPANDA). Langkah ini dinilai penting untuk mewujudkan administrasi yang lebih tertib, efektif, dan mempermudah proses pelaporan.
Hal tersebut disampaikan Kahiyang Ayu saat melakukan monitoring TP PKK di Desa La'aya, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara, bersama Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti Surya, Rabu (24/6/2026).
Kahiyang Ayu menjelaskan, kegiatan monitoring merupakan agenda tahunan yang berfokus pada evaluasi tertib administrasi. Penilaian meliputi pencatatan data keluarga, pelaksanaan program kerja, hingga optimalisasi sistem pelaporan dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten/kota.
"Proses administrasi yang tertib menjadi penting untuk memastikan seluruh data dan program kerja PKK tercatat dengan baik, sekaligus memudahkan pengendalian dan pelaporan," ujar Kahiyang.
Menurutnya, sistem pelaporan yang optimal harus dilakukan secara berjenjang agar informasi yang diterima akurat dan tepat waktu. Karena itu, seluruh kader PKK, khususnya di tingkat desa, diharapkan mulai memanfaatkan aplikasi SIPANDA dalam menjalankan administrasi organisasi.
"Supaya administrasi PKK makin mudah, kader desa harus sudah menggunakan aplikasi SIPANDA. Aplikasi ini dirancang untuk meringankan beban kerja administratif agar kader bisa lebih fokus pada pemberdayaan langsung di lapangan," ujarnya.
Di sela kegiatan monitoring, Kahiyang Ayu bersama Titiek Sugiharti Surya yang didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Nias Utara Arismanwati A. Waruwu meninjau Pojok Baca serta berinteraksi dengan anak-anak. Pada kesempatan tersebut, mereka juga menyerahkan bantuan berupa meja belajar lipat dan peralatan mewarnai.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta hasil pertanian unggulan Kabupaten Nias Utara.
Kahiyang Ayu menegaskan, peningkatan tertib administrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk memastikan seluruh program PKK dapat dilaksanakan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.**(H12/DISKOMINFO SUMUT)
