MEDAN
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengingatkan kepada para penyuluh pertanian di Sumut untuk bekerja maksimal agar para petani bisa hidup lebih baik di masa depan. Sebab satu dari beberapa fokus pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut ada di sektor ini.
Hal itu disampaikan Gubernur saat menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Sumut 2019, di Aula UPT Mekanisasi Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Jalan AH Nasution, Medan, Jumat (27/12) sore.
Hadir di antaranya Sekjen DPP Perhiptani Lamhi Hutauruk, Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan Yuliana Kansrini, Ketua DPW Perhiptani Sumut Soekirman, serta Ketua Yayasan Bitra Indonesia Wahyudi.
Dalam sambutannya, Gubernur menyebutkan bahwa pertanian merupakan bagian terpenting dari pembangunan di Sumut. Sebab persoalan selama ini adalah, seringkali kegiatan impor komoditi seperti beras dari luar negeri, merugikan petani.
“Kenapa ini hal serius? Karena begitu masa panen, masuk impor beras dari Thailand. Sehingga harga (di petani) jadi murah. Padahal biaya produksi mahal. Maka itu, kita harus siapkan langkah untuk memakmurkan petani kita, tidak bisa kita kecilkan pertanian,” sebut Edy Rahmayadi, didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dahler Lubis.
Akibat impor itu pula, secara tidak langsung menyebabkan banyaknya masyarakat petani beralih profesi menjadi buruh dan meninggalkan lahan pertanian. Dampak jangka panjangnya adalah, alih fungsi lahan pertanian menjadi kegunaan lain.
“Saya pernah bertanya, kenapa bawang kita sedikit? Alasannya karena (pasokan) dari Brebes kurang akibat lahan kering. Padahal lebih subur tanah di Sumut. Makanya saya minta ini (pertanian) diseriusi,” lanjut Gubernur.
Gubernur pun menekankan agar produksi pertanian dari Sumut terus meningkat. Sehingga, jika selama ini banyak pengiriman tenaga kerja ke Malaysia, bisa diganti dengan pengiriman hasil pertanian yang menjanjikan bagi perekonomian rakyat.
“Kita harus kolaborasi antara Pemprov dengan petani jika tidak ingin petani dirugikan. Yang penting juga, jangan mengalihkan fungsi lahan dari pertanian ke yang lain. Kalau irigasi dan embung kurang, kita bangun,” jelas Edy.
Selain itu, Edy juga berharap para lulusan atau sarjana pertanian, bisa diberdayakan (diberikan penyuluhan) untuk memajukan pertanian di Sumut. Sehingga pada waktunya, para insinyur yang memiliki ilmu dan kemampuan nantinya, siap terjun ke masyarakat.
“Saya tunggu apa yang kalian kerjakan. Yang harus kita lakukan, membangun desa menata kota,” sebutnya.
Sementara Ketua DPW Perhiptani Sumut Soekirman menyampaikan apresiasi atas perhatian Gubernur terharap pertanian. Terlebih dorongan untuk mengkolaborasi seluruh pihak terkait dari praktisi hingga akademisi.
“Rakerwil ini dihadiri 22 kabupaten/kota. Selanjutnya kami akan menyusun langkah Komando Strategi Pertanian (Kostratani) di tingkat kecamatan yang sudah disampaikan oleh Menteri Pertanian. Kita akan sukseskan langkah ini,” kata Soekirman, yang juga Bupati Serdang Bedagai (Sergai).
Sedangkan sebagai Bupati, dirinya menjelaskan bahwa untuk menghempang alih fungsi lahan pertanian kepada peruntukan lain, Pemkab Sergai punya program Gerakan Sawah Mandiri (GSM). Yakni memberikan insentif kepada petani yang mempertahankan sawah, sebagaimana tuntutan Undang-undang.
“Karena itu, bagi petani yang mau mengolah tanah keringnya menjadi sawah, kita bantu. Kalau IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), kita persulit. Tetapi kalau dijual sawahnya dengan perjanjian untuk sawah juga, kita permudah prosesnya,” jelasnya.
Sumber : Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu
