Medan,

Pelaksana tugas  Gubernur  Sumatera Utara (gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si  diwakili oleh Staf Ahli gubsu Bidang Pertahanan dan Asset Drs. Robertson membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam rangka Bimbingan Teknis (bimtek) dan sertifikasi pengelola TIK/Chief information officer (CIO) di Hotel Garuda Plaza Medan, senin (23/05).

Dalam sambutan Plt. gubsu dikatakan kegiatan ini merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi Dan Informatika (kominfo) RI dalam  upaya mendukung penyiapan  dan pengembangan kompetensi SDM di bidang e-government yang diikuti oleh para pejabat bidang kominfo kabupaten/kota se-Sumatera Utara, Aceh, Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyambut baik prakarsa penyelenggaraan kedua kegiatan ini. Untuk itu  Plt. Gubsu mengucapkan terimaksih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Balitbang SDM Kementerian Kominfo RI.

Kegiatan FGD pengembangan SDM TIK dan bimtek sertifikasi CIO merupakan kajian  dari BBPPKI Medan mengingat bahwa sudah satu dekade lalu. Inpres No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government telah disosialisasikan dan ke seluruh wilayah Indonesia, namun hanya beberapa daerah yang telah mencapai keberhasilan penerapan e-government secara optimal.

Berdasarkan hasil observasi dan pengkajian para peneliti BBPPKI Medan, dalam indikator  TIK 2014 bahwa hasil dari survei terhadap 9680 rumah tangga di pulau Sumatera diperoleh deskripsi kepemilikan HP di Rumah Tangga sebesar 89%, Komputer 28,65% dan akses internet 26,20%. Apabila gambaran data tersebut dilihat secara menyeluruh, maka banyaknya infrastruktur TIK dan aplikasi TIK yang dibangun pemerintah belum disertai dengan SDM yang handal di bidang TIK.

Demikian juga dari sisi pemerintahan bahwa pemanfaatan TIK dilingkungan Pemda masih  pada taraf memfungsikan TIK untuk memudahkan operasional SKPD, belum sepenuhnya memenuhi best practices dari sisi pengaman jaringan dan kerahasiaan informasi maupun data pribadi disebabkan kurangnya SDM TIK berkualitas yang mampu mentransformasikan proses bisnis konvensional menjadi berbasis TIK. Oleh karena itu dibutuhkan SDM yang menguasai TIK dan memiliki kreativitas untuk pelaksanaan dan kemajuan e-Government serta tambahan dukungan dari para pengambil kebijakan di daerah. (PIP)