Medan,

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Gladi Kotor dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Nasional (MTQN) XXVII Tahun 2018. Rapat Koordinasi ini dipimpin langsung oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) juga sebagai Ketua Umum Panitia Penyelenggara Daerah Dr. Ir. Hj. R. Sabrina, M.Si di Hotel Madani Medan, Jumat (31/8).

Ketua Umum Panitia Penyelenggara Daerah R. Sabrina mengatakan tujuan rapat koordinasi untuk mengevaluasi kesiapan dan kelancaran penyelenggaraan MTQN XXVII Tahun 2018 yang akan dilaksanakan di Provsu.  “kita mengevaluasi sejauh mana persiapan-persiapan yang sudah dilakukan selama ini baik melaui rapat – rapat secara panitia besar maupun secara panitia bidang masing-masing. Dan laporan-laporan dari panitia ini akan segera ditindaklanjuti,” ujarnya

R. Sabrina juga menambahkan bahwa panitia MTQN ini harus dapat memberikan kesan yang baik bagi para peserta kafilah, tamu VVIP dan VIP yang datang ke Sumatera Utara (Sumut). “Para peserta kafilah akan datang ke Sumut H-4, Saya ingin panitia fokus dalam menyiapkan segala kebutuhan peserta kafilah mulai dari penjemputan, kesiapan logistik, penginapan hingga nanti mereka kembali ke Provinsi masing-masing” tambahnya

Lebih lanjut dikatakannya, Penyelenggaraan MTQN 2018 ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan semoga Sumut dapat menjadi juara umum. “Target kita kalau bisa Sumut dapat menjadi juara umum. Karena saya yakin akan bakat-bakat orang sumut dibidang MTQ. Dan sudah dibuktikan melalui banyak pemenang MTQ internasional berasal dari Sumut.

Sementara itu Ketua Pelaksana Harian Zonny Waldi mengapresiasi rampungnya pembangunan Astaka. Zonny juga meminta Pemerintah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang bersinergi dalam penertiban pedagang, penataan jalan menuju arena utama, penangaan lalu lintas, serta drainase di sekitar arena.

Turut hadir dalam Rapat Koordinasi Teknis Gladi Kotor Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Sumut Asren Nasution, serta Organisasi Perangkat Daerah dan panitia terkait. (LIP)