MEDAN

Salah satu upaya untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional, setelah terdampak pandemi Covid-19 adalah dengan mengedepankan ekonomi hijau (green economy). Program ekonomi hijau diharapkan mampu membuat perekonomian Sumatera Utara (Sumut) dan lingkungan tetap lestari.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi saat menerima audiensi Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH), di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Jumat (28/5).

“Saya punya niatan untuk melakukan penghijauan di kawasan Danau Toba, tolong buatkan planning yang tepat, mulai dari edukasi hingga sosialisasi, sehingga warga sekitar Danau Toba memahami betul apa manfaat dari ekonomi hijau ini,” ungkap Gubernur.

Menurut Gubernur, di Sumut memang tanahnya betul-betul subur dan potensial, untuk itu diharapkan kerja sama ini berjalan dengan baik. “Jangan hanya kerja sama yang tertuang di atas kertas saja, saya ingin membangun desa dan menata kota,” harapnya.

Pada kesempatan tersebut, juga terwujud kesepahaman bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan Yayasan IDH, yang bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau di Sumut. Diketahui, Ekonomi Hijau adalah sebuah rezim ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan.

CEO IDH Fitrian Ardiansyah mengatakan, permintaan global untuk komoditas pertanian yang diproduksi secara berkelanjutan terus meningkat. Pemerintah, swasta dan sektor publik mulai menempatkan komitmen keberlanjutan dalam agendanya.

“Yayasan IDH membantu dalam memfasilitasi implementasi komitmen yang dibuat oleh para pemangku kepentingan, misalnya antara pemerintah dan end-buyer, growers, dan petani swadaya,” ujarnya.

Untuk Sumut, IDH tertarik mengembangkan ekonomi hijau pada bidang kelapa sawit dan kebun kopi. IDH akan melakukan pelatihan petani, peningkatan kapasitas, persiapan sertifikasi, perencanaan penggunaan lahan, tata kelola hutan hingga alternatif agroforestri.

Turut hadir pada pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) R Sabrina, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumut Tengku Amri Fadli, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Irman Oemar dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Basarin Yunus Tanjung.**(H18/DISKOMINFO SUMUT)