Medan,

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi utama yaitu Pengurangan Kawasan Kumuh, Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Demikian disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si dalam Pidato Pengarahan yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Drs. H. MHD. Fitriyus, SH, MSP pada Apel Pagi di Halaman Kantor Dinas Kominfo Provsu, diikuti Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Staf dan Tenaga Pendukung di lingkungan Dinas Kominfo Provsu, Senin (04/06).

Penyediaan PSU untuk menstimulasi pembangunan rumah / perumahan baru sehingga dapat mengurang Jaminan Simpanan (Backlog) Bidang Perumahan. Sejak dibentuknya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu telah memberikan bantuan kepada Pengembang Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 26 Perumahan.

Lebih lanjut, Gubsu menyampaikan bahwa Pembangunan Perumahan dan Permukiman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 dan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 – 2019 adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau serta didukung oleh prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai.

Untuk itu, keberhasilan pembangunan perumahan sangat bergantung pada sinergitas antara seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat dan daerah. (LIP)