LANGKAT
Era digitalisasi dan kompetisi yang ketat di segala bidang menuntut anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) harus mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan mampu menjadi pelopor perubahan yang menggerakan pembangunan.
Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina saat menghadiri sekaligus membuka acara Musyawarah Korpri Kabupaten Langkat, Jum'at (16/4), di Aula Kantor Bupati Langkat, Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 1, Kabupaten Langkat.
"Korpri harus dapat mendorong dan menggerakan terjadinya perubahan pola pikir Pegawai Negeri Sipil (PNS). Harus bisa menjadi pelopor perubahan yang menggerakan pembangunan," ujar Sabrina, yang juga merupakan Ketua Dewan Pengurus Korpri Sumut Masa Bakti 2019-2024.
Sabrina mengapresiasi dilaksanakan musyawarah tersebut. Diharapkan dapat dilakukan evaluasi dari pengurus sebelumnya, dan menyusun rencanan program kerja ke depan, serta menambah semangat anggota untuk meningkatkan pengabdian.
"Laksanakan musyawarah secara demokratis, pilihlah dewan pengurus Korpri yang saudara yakini mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi anggota, serta susunlah program kerja yang realistis dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan anggota," tambahnya.
Pembukaan Musyawarah Korpri Kabupaten Langkat juga ditandai dengan penyematan tanda peserta kepada perwakilan peserta oleh Sekdaprov Sabrina.
Sebelumnya, Sekda Kabupaten Langkat Indra Salahudin mengatakan, Korpri merupakan abdi negara dan abdi masyarakat. Sehingga setiap anggota harus punya potensi untuk memberikan yang terbaik, memberikan sumbangsi pikiran dan memberikan warna positif terhadap amanah yang diemban.
"Saya berkeyakinan penuh Korpri Kabupaten Langkat akan semakin baik dengan pengurus yang paham benar peran dan fungsi Korpri," ujarnya.
Kepada para peserta musyawarah, Indra juga berharap, agar musyawarah tersebut dapat menghasilkan pemimpin yang bisa memaksimalkan peran Korpri. "Saya berharap besar peran Korpri untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan menjunjung tinggi etika moral, serta memiliki tanggung jawab terhadap visi misi pembangunan daerah," tambahnya. **(H18/DISKOMINFO SUMUT)
