MEDAN
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumatera Utara (Sumut) menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) atau Training of Trainer (TOT) tentang penyusunan profil desa/kelurahan kepada 30 widyaiswara. Tujuan agar seluruh perangkat desa/kelurahan nantinya dibekali kemampuan mengelola keuangan dan potensi yang ada di tempatnya.
Kepala BPSDM Sumut Asren Nasution mengatakan bahwa Diklat tersebut merupakan atensi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut yang punya visi dan misi Membangun Desa Menata Kota. Sehingga diperlukan langkah penting agar pemeritah desa/kelurahan khususnya, mendapatkan pendidikan dari para pelatih (Widyaiswara) dalam hal menggali dan mengelola potensinya sendiri. Mengingat di provinsi ini, ada 5.000 lebih desa yang tersebar di 25 kabupaten.
“Selama ini kita melihat banyak desa yang belum maksimal mengelola dana desa. Beberapa kekurangan dalam hal penyusunan profil desa/kelurahan adalah sumber daya manusia (SDM) tenaga pengajar yang masih minim, kompetensi perangkat desa kurang maksimal dan pendataan yang masih belum lengkap,†kata Asren, saat pembukaan Diklat di Aula Cemara, Kantor BPSDM Sumut, Senin (21/6).
Kepada 30 orang widyaiswara yang mengikuti TOT tersebut, Asren berpesan agar mengikuti Diklat dengan baik. Sehingga pada 2022 mendatang, mampu memberikan pengarahan kepada aparatur desa, yang perlu peningkatan kemampuan mengelola anggaran khususnya. “Karena itu BPSDM mencoba melakukan penataran dan pelatihan (melalui widyaiswara) kepada seluruh aparatur desa, mana saja potensi yang luar biasa, mana yang minim potensi. Lantas apa strategi selanjutnya. Jadi 30 orang ini nanti kita harapkan menjadi tenaga inti,†jelas Asren.
Sementara Koordinator Widyaiswara Sumut M Syahril Harahap menyampaikan, banyak desa yang belum mampu mengelola potensi yang ada secara maksimal. Bahkan dengan anggaran yang besar (Rp1 Miliar per desa/tahun), belum ada yang mampu secara mandiri membangun desanya, meskipun bantuan tersebut sudah berjalan beberapa tahun.
“Mungkin ini motivasi dari BPSDM, untuk bisa melibatkan aparat desa itu sendiri untuk mengelola uangnya secara benar. Sehingga apa yang diharapkan pemerintah pusat, itu bisa kita bantu implementasinya,†sebut Syahril.
Sedangkan dari segi kapasitas widyaiswara, Tim Penjamin Mutu Ahmad Rafiqi Tantawi menyebutkan, tenaga inti nantinya ditargetkan mampu menyiapkan metode penyusunan modul profil desa dan kelurahan. Agar ada standar khusus tentang bagaimana tata cara pengelolaan dana desa oleh aparaturnya.
“Supaya desa yang selama ini kurang perhatian terhadap potensi yang ada, bisa menjadikannya sumber kekayaan. Untuk kesejahteraan masyarakat. Modul inilah yang akan digunakan dan disampaikan oleh para widyaiswara kita nantinya,†jelas Rafiqi, bersama Bitler Sirait dari penjamin mutu Widyaiswara Sumut. (H13/DISKOMINFO SUMUT)
