Percepat Proses Pembangunan, Seluruh OPD dan BUMD Perlu Bersinergi dengan KPPU

Administrator
25 Juni 2019 - Dibaca 863 kali

MEDAN

Seluruh pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, kabupaten/kota dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan dapat bersinergi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), untuk mencari masukan dalam membenahi proses pelaksanaan program kerja. Sehingga terjadi percepatan proses pembangunan yang semakin baik ke depan.

Demikian diungkapkan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah dalam sambutannya saat membuka Forum Group Discussion (FGD), Rapat Koordinasi tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Selasa (25/6) di Grand Kanaya Hotel, Jalan Darussalam Medan. “Manfaatkan momen ini untuk mencari masukan, sehingga proses pembangunan ke depan akan lebih baik khususnya di Sumatera Utara,” kata Wagub.

Begitu juga dalam pelaksanaan tender proyek, Wagub mengarapkan proses tender dilaksanakan sesuai aturan yang ada. “Jangan mencari kesempatan untuk sesuatu hal, namun diharapkan peluang ini dimanfaatkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada untuk percepatan pembangunan di Sumatera Utara,” sebutnya.

Tentang pelaksanaan FGD, Musa Rajekshah berharap dapat memberi masukan agar pelaksanaan pembangunan, program kerja dan penggunaan anggaran di Provinsi Sumut tepat Sasaran. “Kegiatan ini tidak hanya seremoni, tetapi harus benar-benar dilaksanakan dan ada manfaatnya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan, selama ini Sumut menjadi salah satu daerah yang rawan terjadi persekongkolan proses tender. “Diharapkan melalui pertemuan ini menjadi semangat bersama, agar kenyataan pahit ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang,” ujar Guntur.

Guntur juga menyampaikan, ke depan KPPU akan mendorong kemitraan dengan berbagai pihak dan Sumut merupakan salah satu daerah yang menjadi fokus. “KPPU juga akan memfokuskan pengawasan pelaksanaan kemitraan inti plasma antara perkebunan dengan petani rakyat. Bukan untuk menghukum, namun intinya agar hak rakyat bisa terwujud,” katanya.

Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Ketua KPPU RI Ukay Karyadi, Kepala Kantor Wilayah I KPPU di Medan Ramli Simanjuntak, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Prof Dr Ningrum Natasha Sirait, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Ernita Bangun para kepala OPD Bidang Perdagangan kabupaten/kota dan pimpinan BUMD.

Sumber : Biro Humas & Keprotokolan Setdaprovsu

Berita Terkait

Terima Aspirasi Pendukung MBG, Bobby Nasution Siap Teruskan Petisi Masyarakat Sumut ke Presiden Prabowo
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menemui ratusan massa dari Lem....
Kualitas Peserta MTQ Sumut Terus Meningkat, Muncul Juara-Juara Baru dari Berbagai Daerah
DELISERDANG Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Ut....
Sumut Siapkan Rumah Sakit Bertaraf Internasional, PT Dhirga Surya dan Murni Teguh Teken MoU
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui PT Dhirga Surya Sumatera Utara....
Bobby Nasution Siapkan Solusi Akhiri Retribusi Bermasalah di Wisata Air Panas Karo, Dorong Destinasi Naik Kelas
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution berkomitmen menghapus praktik ....

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara