Medan,

Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagai bagian internal dari pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia seutuhnya yang bertujuan untuk peningkatan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mampu menggerakkaan roda yang prodiktif dan berdaya saing.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Utara diwakili Plt. Kadis Kominfo Provsu H.M. Ayub, SE pada apel pagi di halaman Kantor Dinas Kominfo Provsu. Senin (18/11).

Upaya mengurangi ketimpangan pendapatan, salah satu kebijakan yang diusung pemerintah melalui penetapan upah minimum sebagai jaring pengaman yang bertujuan menjaga agar nilai upah di lapangan tidak jatuh ke level yang sangat rendah hingga pekerja tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai manusia yang bermartabat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Tanggal 1 November 2019 telah menetapkan besaran upah minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 sebesar RP. 2.499.423,06 (Dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga koma nol enam rupiah).

Terkait dengan kenaikan UMP tahun 2020 diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan mendapatkan upah yang sesuai sehingga mampu mencukupi kebutuhan hidup layak (KHL). Selain kenaikan UMP, salah satu hal yang menjadi fokus pemerintah di Bidang Ketenagakerjaan saat ini adalah perlindungan bagi tenaga kerja melalui jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Diakhir arahannya Gubernur menghimbau agar baik pengusaha maupun pekerja berusaha melaksanakan secara tertib dalam administrasi dan membayar iuran jaminan sosial tenaga kerjaan. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Sumatera Utara merupakan cerminan betapa kesadaran pemberi kerja untuk melindungi tenaga kerjanya masih minim.

Apel pagi diikuti pejabat struktural, staf dan tenaga pendukung Dinas Kominfo Provsu.