Medan,

Peranan dan kerjasama yang sinergis antara unsur pemerintah baik pemerintah daerah, penyelenggara pos, dan masyarakat menjadi penentu keberhasilan pengembangan filateli di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Karena filateli mengandung aspek pendidikan yang berdampak positif bagi pembinaan dan pengembangan watak generasi muda bangsa. Hal ini disampaikan Kadis Kominfo Provsu Drs. Jumsadi Damanik, SH, M.Hum yang diwakili Sekretaris Diskominfo Provsu H.M Ayub, SE pada pembukaan Rapat Koordinasi Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara tentang pengembangan prangko dan filateli Nasional, Senin (27/10), di Aula Transparansi Diskominfo Provsu.

Prangko saat ini telah bertransformasi bukan hanya sebagai bukti pelunasan biaya pengiriman pos tetapi memiliki fungsi sebagai alat edukasi masyarakat dan sarana penyebarluasan informasi publik yang sangat erat dengan dunia pendidikan. Informasi yang terdapat di dalam prangko dapat dijadikan sebagai salah satu sarana atau media pembelajaran di sekolah yang lebih menarik dan kreatif.

Kegiatan filateli diwadahi dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos, dan selain itu adanya dukungan dari Kementerian Kominfo RI dengan surat Nomor 457/ Kominfo/ DJPPI.2/ PI.0103/ 06/ 2014, sehingga Kadis Kominfo berharap  koordinasi  ini  menjadi  momentum bagi menyelaraskan pengembangan filateli antara pemerintah Provinsi, pemerintah daerah, penyelenggara pos, dan masyarakat untuk membangkitkan kembali gairah para penggemar koleksi prangko atau filateli di Sumut.

Kabid Postel Gelora Viva Sinulingga, SE, MM selaku Ketua Pelaksana mengatakan maksud dan tujuan pelaksanaan Rakor ini untuk menjalin kesepakatan dan menyamakan persepsi dalam melakukan langkah-langkah pengembangan filateli di Sumatera Utara.

Rakor ini menghadirkan narasumber  Ka. Regional I PT Pos Indonesia  Sumut –Aceh  Hairul Syafiudin dalam paparannya yang berjudul “Peningkatan Nilai dan Peranan Filateli “ mengatakan filateli memenuhi persyaratan untuk menjadi kegiatan yang sarat dengan manfaat serta nilai-nilai edukatif maupun kultur.

Untuk membangun filateli perlu melibatkan empat pilar yakni pemerintah ( Dirjen PPI sebagai penerbit prangko), PT Pos Indonesia sebagai operator, perkumpulan filatelis serta LSM filateli dan filatelis individu serta masyarakat umum ( sekolah, perguruan tinggi, wisatawan). (PIP/ E-GOV)