MEDAN

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025 kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut Paula Henry Simatupang. Penyerahan dilakukan di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (30/3/2026).

“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan instrumen utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan regulasi yang berlaku,” ujar Bobby.

Pada kesempatan tersebut, Bobby memaparkan gambaran kinerja keuangan daerah tahun anggaran 2025 (unaudited), yang mencakup pendapatan, belanja, aset, kewajiban, serta posisi keuangan daerah. Pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp12,54 triliun dengan realisasi Rp12,02 triliun atau 95,87%.

Sementara itu, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp12,5 triliun dengan realisasi Rp11,5 triliun atau 92%. Total Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tercatat sebesar Rp532,48 miliar. Adapun posisi keuangan daerah meliputi aset sebesar Rp27,04 triliun, kewajiban Rp2,2 triliun, dan ekuitas Rp24,84 triliun.

“Selama lebih dari satu dekade, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menunjukkan konsistensi dalam tata kelola keuangan yang baik, dengan capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut sejak tahun 2014,” ucapnya.

Ia menambahkan, Pemprov Sumut terus meningkatkan kualitas laporan keuangan, baik dari sisi ketepatan waktu maupun akurasi penyajian. Penyerahan tepat waktu menjadi bagian dari komitmen terhadap tata kelola yang disiplin dan profesional.

Pada kesempatan itu, Bobby juga mengingatkan bahwa Sumut merupakan salah satu provinsi yang terdampak bencana. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang tepat dan responsif, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Untuk percepatan itu, kita minta untuk menyamakan persepsi dalam penanganan cepat bencana. Saya berharap tahun ini semoga Sumut dan kabupaten/kota meraih WTP,” ucap Bobby di hadapan seluruh kepala daerah se-Sumut yang hadir.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Sumut Paula Henry Simatupang mengapresiasi seluruh kepala daerah yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu.

“Paling lambat tiga bulan. Kami apresiasi komitmen kepala daerah yang menyampaikannya tepat waktu. Pemprov Sumut dalam dua bulan terakhir luar biasa persentasinya. Sinergi pemda dan BPK sudah terjalin dengan baik. Mari kita wujudkan tata kelola keuangan yang bersih, akuntabel, dan transparan,” pungkasnya. **(H21/DISKOMINFO SUMUT)