MEDAN

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengapresiasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI) yang sangat antusias dalam menuntaskan Pembangunan Rusunawa Terintegrasi bagi pekerja Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.

Edy Rahmayadi juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumut untuk sigap dalam penyelesaian Rusunawa, baik terkait Peraturan Daerah (Perda) dan juga administrasinya. Di mana saat ini progres yang dilaksanakan adalah dalam tahap Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

"Ini proyek nasional yang kepentinganya juga untuk Sumut, kalau daerah tidak men-support maka proyek ini akan maju mundur dan lama untuk terselesaikan. OPD dan Pemda harus selesaikan semua, baik itu Perda dan juga administrasi lainnya," ucap Edy Rahmayadi, saat membahas progress report Rusunawa KEK Sei Mangkei di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman No. 41 Medan, Rabu (22/6), bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI) Kemenkeu RI.

Hadir di antaranya, Dirjen PDPPI Kemenkeu RI Brahmantio Isdijoso, Kepala Sub Direktorat Penyiapan KPBU Jimmy Situmorang, Direktur Utama PT Penjamin Insfratuktur Indonesia M Wahid Sutopo, Deputi Direktur PT Penjamin Insfratuktur Indonesia Tanti Hidayati, Perencana Ahli Madya Kementerian PPN/BAPPENAS Astu Gagono Kendarto, Wakil Bupati Simalungun Zonny Waldi serta pimpinan OPD Sumut.

Edy Rahmayadi menyampaikan, banyak hal yang harus disiapkan dalam pemenuhan insfrauktur di KEK Sei Mangkei tersebut agar investor dapat tertarik masuk berinvestasi. Edy juga tidak ingin pengalaman buruk sebelumnya terjadi, dimana 50 investor gagal berinvestasi karena pemenuhan infrastrukur yang kurang memadai.

Dalam hal penyiapan infrastruktur utilitas berupa sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, listrik, jalan, ruang terbuka hijau (RTH), dan drainase yang harus disiapkan stakeholder terkait, Edy Rahmayadi berjanji akan mengejar progres pembangunan ini secepatnya. "Secepatnya Pak Dirjen akan saya desak OPD untuk menyelesaikan ini," katanya.

Sementara itu, Dirjen PDPPI Kemenkeu RI Brahmantio Isdijoso memaparkan beberapa progres yang harus ditindaklanjuti agar pembangunan Rusunawa ini dapat segera terselesaikan. Yakni, perlu partisipasi aktif dari Tim Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Panitia Pengadaan, dan OPD terkait untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan.

Kemudian memastikan kepatuhan terhadap dokumen perencanaan sebagaimana dipersyaratkan di dalam regulasi KPBU dan memastikan perolehan perizinan lanjutan yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek KPBU.

"Kita juga meminta kesesuaian lampiran RTRW Provinsi dengan rencana Proyek KPBU. Dimana saat ini Pemkab Simalungun sedang berencana untuk melakukan penyesuaian RTRW Kabupaten, agar zonasi likasi proyek diperuntukan bagi pemukiman," katanya.

Kepada DPRD Sumut, Brahmantio Isdijoso berharap terjalin komunikasi berkala untuk memperoleh persetujuan DPRD atas rancangan perjanjian KPBU dan Perjanjian Regres, penetapan Perda terkait skema pengembalian investasi Proyek KPBU, maupun pembentukan BLUD.

Diketahui Rusunawa Terintegrasi bagi pekerja KEK Sei Mangkei yang berlokasi di Jalan Keramat Kubah, Desa Perdagangan II, Kabupaten Simalungun, ini nantinya akan dihuni bagi para pekerja yang tujuannya antara lain untuk membantu mempercepat pengembangan kawasan industri tersebut.** (H14/DISKOMINFO SUMUT)