Medan,

Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (13/3). Mereka ingin mendalami Peraturan Daerah (Perda) dan praktek di lapangan tentang Ketahanan Keluarga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara (PPPA Provsu).

Rombongan Tim Pansus DPRD DI Yogyakarta yang terdiri dari 22 orang tersebut diterima Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Dr. Nurhajizah Marpaung, SH, MH di Ruang Rapat EWP Tambunan Lantai 8 Kantor Gubsu, di Medan.

Dalam sambutannya, Wagubsu mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua Tim Pansus DPRD DI Yogyakarta Danang Wahyu Broto SE MSi beserta rombongan, karena telah memilih Sumut sebagai locus kunker. “Sebenarnya, kami pun masih banyak kekurangan di mana-mana dan masih jauh dari kata sempurna. PPPA sendiri juga baru berjalan selama setahun, semoga acara seperti ini dapat kita jadikan sebagai kesempatan untuk saling belajar dan bertukar informasi,” ujar Wagubsu.

Wagubsu mengatakan, perempuan dan anak adalah anggota keluarga yang paling rentan mengalami kekerasan ditengah keluarga, khususnya ditengah keluarga dengan pendapatan rendah. Keadaan tersebut kemudian diperparah dengan kehadiran narkoba dan gadget. “Banyak kejadian-kejadian kekerasan dan pelecehan seksual yang dipertontonkan secara luas dan bisa diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak,” katanya.

Danang Wahyu Broro, Ketua Tim Pansus DPRD DI Yogyakarta juga menyatakan hal yang sama. Pengaruh gadget dikalangan masyarakat turut memperparah tindakan-tindakan kekerasan dan pelecehan seksual.

“Menurut data BPS, Yogyakarta termiskin di Jawa dan Bali. Tindakan-tindakan kekerasan dan pelecehan seksual ini memperparah kondisi kemiskinan di Yogyakarta. Karenanya, kita ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Yogya, khususnya dengan antisipasi dari segi Ketahanan Keluarga,” pungkas Danang.

Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadis PPPA) Provsu Hj. Nurlela, Kabag Humas Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Indah Dwi Kumala serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.