MEDAN
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memberikan pelatihan kepada pendamping dan pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hal tersebut, untuk mempercepat kesiapan koperasi yang ditargetkan beroperasi di seluruh desa dan kelurahan pada 2026 mendatang.
Demikian disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Program Koperasi Merah Putih dan Tiga Juta Rumah, secara virtual dari Ruang Rapat Wagub Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (27/10/2025).
Menurut Wagub, saat ini Pemprov Sumut juga tengah melakukan pendataan aset tanah milik Pemprov, Pemkab, dan Pemko yang dapat dimanfaatkan sebagai gerai KDKMP. “Seluruh KDKMP di Sumut sudah berbadan hukum. Saat ini sudah diberikan pelatihan kepada 1.080 pengurus dan 12.000 pendamping KDKMP. Diharapkan pelatihan ini dapat memperkuat manajemen koperasi yang akan aktif beroperasi mulai Maret 2026,” kata Wagub.
Disampaikan juga, di Sumut terdapat 6.110 KDKMP yang tersebar di 33 kabupaten/kota, masing-masing didampingi satu satuan tugas (Satgas) di tingkat kabupaten/kota dan satu satgas di tingkat provinsi.
Sebelumnya, Menkop UKM Ferry Juliantono dalam Rakor, meminta pemerintah daerah turut menyukseskan program KDKMP yang menjadi salah satu program strategis nasional. Disebutkan, hingga kini terdapat 82.223 KDKMP berbadan hukum dengan 1.120.318 anggota dan 686.923 pengurus dan pengawas. Sebanyak 68.603 koperasi telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES), dan 16.132 koperasi telah memiliki gerai aktif.
Ia menjelaskan, KDKMP berperan penting dalam pengendalian inflasi, sebagai lembaga stabilisator harga, pengelola distribusi dan logistik desa, penyalur pembiayaan mikro, pusat informasi harga dan produksi, serta agen pelaksana program pemerintah.
Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Menurutnya, KDKMP membawa banyak manfaat, antara lain menekan inflasi melalui pemendekan rantai pasok, menekan peran tengkulak, menstabilkan harga di tingkat konsumen, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat desa. Selain itu, program ini juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, memperluas inklusi keuangan, serta memperkuat modernisasi sistem perkoperasian nasional.
Rakor virtual ini juga diikuti oleh sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sumut, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Effendy Pohan, Kepala Biro Perekonomian Poppy Marulita Hutagalung, Kadis Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Fitra Kurnia, Plt Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Timur Tumanggor, Kadis Kominfo Erwin Hotmansah Harahap, Plt Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Muhammad Suib, Kepala BPS Sumut Asim Saputra, serta perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Perum Bulog Sumut.**(H21/DISKOMINFO SUMUT)
