MEDAN

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti menandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan DPRD Sumut tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Paripurna, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (29/10/2025).

Melalui kesepakatan ini, kedua belah pihak menyetujui Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD (R-APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp11 triliun, meliputi kebijakan pendapatan, pembiayaan daerah, dan belanja, termasuk pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN.

Sekretaris DPRD Sumut Zulkifli yang membacakan Nota Kesepakatan menyampaikan, bahwa PPAS akan menjadi dasar utama penyusunan R-APBD Tahun Anggaran 2026. Namun baik KUA maupun PPAS bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan dinamika pembahasan antara DPRD dan Pemprov Sumut.

Disampaikan juga, PPAS Tahun Anggaran 2026 memuat rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan, prioritas belanja daerah, serta plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan. Program-program prioritas dan pagu anggaran di dalamnya juga dapat mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan dan hasil pembahasan lanjutan.

Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti bersama Wakil Pimpinan DPRD Sumut, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut.**(H14/DISKOMINFO SUMUT)