PB PON Wilayah Sumut Rasionalisasi Kebutuhan Anggaran PON XXI

Administrator
19 Oktober 2023 - Dibaca 427 kali

MEDAN

Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) Wilayah Sumatera Utara (Sumut) melakukan rasionalisasi kebutuhan anggaran penyelenggaraan kegiatan PON XXI Aceh-Sumut. Rasionalisasi anggaran yang awalnya sekitar Rp2 triliun tersebut dilakukan agar lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Proses rasionalisasi dilakukan bersama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dalam Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran Penyelenggaraan PON 2024 Aceh-Sumut Wilayah Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (19/10)

Asisten Administrasi Umum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut Lies Handayani mewakili Pj Gubernur Sumut Hassanudin mengatakan, jumlah anggaran yang telah dirasionalisasi nantinya akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada rapat terbatas selanjutnya.

“Ini nanti kita harapkan secepatnya dapat angka final kebutuhan anggaran yang sudah dirasionalisasi, setelah ini kita akan sampaikan kebutuhan anggaran wilayah Sumut pada Rapat Terbatas bersama Presiden,” ujar Lies Handayani.

Lies juga menyampaikan, Pemprov dan PB PON Sumut telah mempersiapkan segala macam keperluan PON. Mulai dari renovasi venue, hingga pembangunan venue. Pemprov Sumut sedang membangun beberapa venue menggunakan APBD, antara lain stadion madya, martial arts arena, GOR voli indoor dan arena motor cross.

“Stadion utama juga sudah berjalan, pembangunan stadion utama ini menggunakan APBN, dan intinya Sumut siap menyelenggarakan PON 2024 ini,” kata Lies.

Sekretaris PB PON Wilayah Sumut Afifi Lubis mengatakan, penyesuaian anggaran mesti dilakukan. Tanpa penganggaran yang sesuai, maka penyelenggaraan tidak akan berjalan sukses. Selain itu, PB PON akan memberikan usaha terbaiknya dalam menyukseskan PON di Sumut.

“Kita akan berusaha yang terbaik, PON ini pun harus menjadi legacy bagi kita penyelenggara,” kata Afifi.

Sementara itu, Ketua KONI Pusat Marciano Norman mengatakan, untuk pembukaan PON masih sesuai dengan rencana yaitu 8 September 2024. Namun, menurutnya, tidak menutup kemungkinan akan ada penyesuaian lagi, lantaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

“Waktunya itu September, tanggalnya masih ada penyesuaian, kita akan melakukan penyesuaian sesuai dengan usulan Kementerian Dalam Negeri nanti,” kata Marciano.

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Media dan Politik Kastorius Sinaga mengatakan, PON Sumut merupakan agenda yang sangat penting pada tahun 2024. Menurutnya, PON bisa memberikan kemeriahan setelah Indonesia menyelenggarakan Pemilu.

“Kita harapkan PON ini menjadi kemeriahan dan kesuksesan, olahraga bisa menyatukan bangsa, di sinilah letak posisi Sumut yang menjadi tuan rumah bisa menjadikan PON tidak hanya sebagai kepentingan Sumut saja melainkan juga kepentingan bangsa Indonesia,” kata Kastorius.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Kominfo Sumut Ilyas Sitorus, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Ismael Sinaga, Kepala Badan Pendapatan Daerah Achmad Fadly, Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Baharuddin Siagian, dan pimpinan OPD Pemprov Sumut lainnya.** (H17/DISKOMINFO SUMUT)

Berita Terkait

Dukung Tertib Administrasi dan Data, TP-PKK Sumut Kembangkan Aplikasi SIPANDA
TEBINGTINGGI Dalam upaya mendukung tertib administrasi dan pendataan kegiatan Pemberdayaan dan Ke....
Pj Sekdaprov Sumut Dorong ASN Tingkatkan Kompetensi, Tegaskan Profesionalisme sebagai Panggilan Moral
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Haraha....
Genjot Ekonomi Desa, Pemprov Sumut Dorong BUMDes Naik Kelas Lewat Pelatihan dan Klinik Usaha
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya mendorong peningkatan p....
Pemprov Sumut Percepat Pembangunan Enam Desa Antikorupsi di Sumut
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat ....

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara