Masyarakat Agamis Harus Ditunjang dengan Ruang Ibadah yang Layak

Administrator
14 Oktober 2019 - Dibaca 15797 kali

MEDAN

Masyarakat yang agamis adalah masyarakat yang memiliki keimanan, taat ibadah, dan menjunjung nilai-nilai spiritual dalam aktivitas sehari-hari. Semakin baik tingkat keimanan dan agama seseorang, maka semakin takut seseorang tersebut melakukan perbuatan tercela maupun kriminal.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah saat membuka Seminar Nasional Evaluasi Publik Penempatan Ruang Ibadah yang Representatif, di Gedung, Fasilitas Umum, dan Tempat Wisata di Sumut, Kamis (10/10), di Tiara Hotel and Convention Center, Medan.

“Untuk mewujudkan masyarakat yang agamis ini tentunya harus ditunjang dengan keberadaan ruang ibadah yang layak, khususnya di gedung-gedung fasilitas umum dan tempat wisata,” ujar Wagub.

Wagub mengapresiasi terlaksananya Seminar Nasional tersebut. Menghadirkan ragam pembicara profesional dari berbagai latar belakang, diharapkan akan menghasilkan kajian yang bisa menjadi masukan bagi pemerintah, khususnya Pemprov Sumut. “Evaluasi publik lewat seperti ini harusnya sering terlaksana, diskusi dan bertukar pandangan yang sifatnya edukatif dan informatif,” tuturnya.

Wagub menyayangkan saat ini masih ada masyarakat yang ketika tidak menyetujui sesuatu memilih untuk menyuarakan ketidaksetujuannya dengan cara-cara yang tidak santun. Padahal, bisa disuarakan lewat diskusi, kajian, seminar dengan para ahli atau cara lain yang sifatnya juga ingin membangun.

Perihal evaluasi penempatan ruang ibadah ini, ia berharap menjadi perhatian bagi pemilik atau pengelola fasilitas-fasilitas umum, khususnya mushala bagi umat Islam yang wajib melaksanakan ibadah lima kali dalam sehari.

Wagub juga mengucapkan selamat atas terlaksananya seminar tersebut. “Mudah-mudahan berjalan lancar dan menghasilkan masukan-masukan yang bermanfaat,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana yakni Ketua PW Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Sumut Nispul Khoiri mengatakan maksud diadakannya Seminar Nasional ini adalah sebagai bentuk kepedulian mengadvokasi persoalan – persoalan krusial di tengah masyarakat.

“Saat ini, masih banyak ruang ibadah yang kurang representatif, tak hanya untuk umat muslim tetapi juga umat agama lainnya. Misalnya, di tempatkan di sudut ruangan sempit, di tempat parkir, dan sebagainya. Untuk itu, di sini kita ingin mengevaluasi untuk jadi masukan nantinya,” papar Nispul.

Adapun jumlah peserta kurang lebih 300 orang dari berbagai komponen masyarakat. Narasumber yang dihadirkan yakni GM PT PLN Sumut Feby Joko Priharto, Ketua PB IKA PMII sekaligus Wakil Ketua III DPD RI Akhmad Mukowam, Sekum MUI Sumut Ardiansyah, dan Tokoh Muda NU Sumut Ance Selian.

Pengurus NU Sumut Abdul Hamid Ritonga juga menyampaikan apresiasi terlaksananya seminar nasional tersebut. Menyemangati kader ISNU, Abdul Hamid berpesan untuk mengingat pesan pendiri NU Hasjim Asy’ari untuk terus memperjuangkan NU.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumut Ria Novida Telaumbanua, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumut Effendy Pohan, Kepala Biro Sosial dan Kesejahteraan Setdaprovsu Muhammad Yusuf. Kemudian, seluruh pengurus ISNU Sumut, NU Sumut, akademisi, aktivis, dan masyarakat umum.

Sumber : Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu

Berita Terkait

Manasik Haji Akbar Bank Sumut Diikuti 1.661 Jemaah, Wagub Surya Tekankan Kesiapan Fisik dan Spiritual
MEDAN Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menghadiri pembukaan Manasik Haji Akbar....
Pemprov Sumut Buka Penjaringan Calon Anggota Komisi Informasi 2026-2030
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) resmi membuka proses penjaringan calon....
Gubernur Bobby Nasution Harapkan Kunker DPR RI Berdampak Positif bagi Pengembangan Bank Sumut
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution berharap Kunjungan Kerja (Kunk....
Desa Bawomataluo Diusulkan Jadi Warisan Dunia UNESCO
MEDAN Desa Adat Bawomataluo di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara (Sumut), diusulkan menjadi ....

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara