Medan,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat mengapresiasi dan memuji kemajuan yang berhasil dicapai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam dua tahun terakhir. Diharapkan, kemajuan dan capaian yang berhasil diraih ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan lagi.
Hal itu disampaikan Kordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Kedeputian Bidang Pencegahan KPK, Asep Rahmat Suwanda ketika menghadiri launching Sumut Provinsi Cerdas atau Sumut Smart Province (SSP) oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi M.Si, Selasa (20/3) di Aula Raja Inal Siregar, lantai 2, Kantor Gubsu Jalan P Diponegoro Medan.
“Mewakili pimpinan KPK, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap capaian-capaian atau kemajuan yang berhasil dicapai Pemprovsu dalam dua tahun terakhir,” ungkap Asep Rahmat.
Asep menuturkan, dua tahun lalu, persisnya 15 April 2016 berkumpul seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan di Sumut, termasuk KPK. “Kita membuat janji dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, untuk melakukan suatu perbaikan. Dan hari ini, dalam suasana yang bahagia, kita merasa ini jalannya sudah benar,” ungkap Asep.
Menurut Asep, berdasarkan catatan dan monitoring KPK dalam dua tahun terakhir, sudah banyak kemajuan dan capaian yang berhasil dilakukan oleh Pemprovsu bersama 25 kabupaten dan 8 kota di Sumut. “Pesan pimpinan KPK, kemajuan-kemajuan ini harus terus kita tingkatkan,” katanya.
Kemajuan inovasi-inovasi berbasis IT yang saat ini berhasil dibangun, harus dipelihara dan dijaga dengan hati. “Jangan sampai inovasi-inovasi ini terbengkalai dan menjadi alat-alat yang mati,” ujar Asep.
Disampaikan juga, melalui berbagai terobosan yang upaya yang sungguh-sungguh, Gubsu mampu membalikkan persepsi negatif yang selama ini melekat di Sumut, karena para gubernurnya mempunyai permasalahan hukum, khususnya dengan KPK.
“Dua tahun yang lalu, Sumut adalah salah satu dari tiga provinsi yang mempunyai catatan yang kurang baik dalam hal tata kelola, karena gubernurnya mempunyai permasalahan hukum, khususnya dengan KPK. Tapi saat ini kami sudah menyampaikan lewat data, bahwa per 31 Desember 2017 pencapaian terbesar dari renaksi (rencana aksi) itu ternyata ada di Sumatera Utara (Sumut), peringkat satu itu Kota Medan, peringkat kedua adalah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu),” ungkap Asep Rahmat.
Ada kabupaten lain, yaitu Tapanuli Selatan (Tapsel) yang masuk dalam sepuluh besar dalam konteks capaian renaksi selama 2017. “Ini merupakan prestasi luar biasa, yang membuktikan bahwa Provinsi Sumut mempunyai kesungguhan yang luar biasa dipimpin Pak Gubsu untuk membalikkan persepsi ada selama ini,” ujarnya.
Sementara itu, Gubsu dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Satgas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi KPK Wilayah Sumut yang terus mendorong dan membimbing Pemprovsu dalam melaksanakan good governance dan clean governance. “Kami juga bermohon akan terus membimbing Pemprovsu dan Kabupaten/Kota se Sumut pada masa mendatang,” ujar Gubsu.
Gubsu menyampaikan, ada rencana aksi yang dilakukan Pemprovsu. yaitu, pelaksanaan e-planning dan e-budgetting, pengadaan barang dan jasa, penguatan layanan perizinan terpadu, manajemen SDM, penguatan inspektorat, optimalisasi pendapatan daerah, pembenahan aset, percepatan peraturan daerah RTRW Sumut, serta partisipasi publik. “Kesembilan rencana aksi tersebut telah dapat kami tindaklanjuti dengan baik,” ujarnya.
Karena itu, menurut Gubsu, jika tahun 2016 Pemprovsu belajar aplikasi e-planning dan e-budgetting ke Pemko Surabaya. “Namun tahun 2017 yang lalu, atas rekomendasi KPK RI sudah ada 56 kabupaten/kota dan 7 provinsi yang belajar ke Pemprovsu,” ungkap Gubsu.
