Medan,
Tahun 2018 merupakan Tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 sampai dengan 2018. Hal tersebut dikatakan Gubernur Sumatera Utara Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si dibacakan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Drs. H. Mhd. Fitriyus, SH, MSP saat memimpin apel pagi dihalaman Kantor Dinas Kominfo Provsu, Senin (29/01).
Sesuai dengan pasal 263 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk menyusun RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah. Disertai juga dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, penyusunan RPJMD dikoordinir oleh Bappeda Provinsi Sumatera Utara.
Lebih lanjut Gubsu mengatakan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan antara lain : belum tercapainya kondisi jalan mantap, optimalisasi jaringan irigasi, belum terpenuhinya cakupan layanan air minum dan sanitasi layak, penanganan kawasan kumuh, angka kemiskinan, pengangguran terbuka, penciptaan wirausahawan baru, laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, IPM, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, peningkatan APM dan APK, usia harapan hidup, penurunan angka kematian bayi, kematian ibu hamil dan melahirkan, prevelensi gizi buruk dan kurang, pola pangan harapan, nilai tukar petani, rasio elektrifikasi dan lain-lain. Hal ini untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target didalam RPJMD.
Untuk itu, Gubsu mengharapkan peran aktif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pencapaian target tersebut sehingga diakhir tahun RPJMD ini dapat dicapai yaitu menjadi Provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara Sejahtera. (LIP)
