MEDAN
Dalam rangka penilaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 2021 nanti, telah dikeluarkan regulasi yang terbaru untuk pedoman evaluasi yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Disamping itu adaptasi kebiasaan baru dalam menyikapi pandemi covid19 saat ini, mengharuskan kita pemerintah untuk dapat tetap menghadirkan pelayanan kepada masyarakat, pelaku usaha dan antar pemerintah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Hal ini dapat dilaksanakan dalam bentuk digital yang dikenal juga dengan istilah digital melayani melalui sistem pemerintahan berbasis elektonik sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pprovsu Ir. H. Irman, M.Si yang diwakili Kepala Bidang Layanan e-Government Rismawati, ST, M.Si saat menyampaikan arahan pada kegiatan Rapat Evaluasi Pengisian Form Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk peningkatan nilai indeks SPBE Provinsi Sumatera Utara, di ruang Command Center Sumut Smart Province yang diikuti 49 (empat puluh sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provsu secara daring (online), Kamis, (01/10).
Pada rapat tersebut diharapkan seluruh perangkat daerah dapat segera mengisikan form isian SPBE dengan data yang benar dan akurat serta sesuai dengan kondisi di instansi masing-masing. Dengan pengisian form ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemprovsu dan OPD sendiri, dalam penyusunan perencanaan dan pengembangan SPBE ke depan serta untuk mewujudkan penerapan sistem digital melayani di Provinsi Sumatera Utara.
