MEDAN
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman studi banding ke Pemerintah Provinsi (Prempov) Sumatera Utara (Sumut), yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi. Inflasi Sumut secara year on year (y/y) sebesar 2,3%, sedangkan inflasi secara nasional 2,5%.
"Saya apresiasi setinggi-tingginya untuk tim rombongan Pemkab Sleman yang berkenan berkunjung ke Provinsi Sumut. Semoga pada kunjungan ini kita bisa berbagi pengalaman dalam rangka pengendalian inflasi," kata Kepala Biro Bidang Ekonomi Setdaprov Sumut Poppy Marulita Hutagalung, yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Arief S Trinugroho, saat menerima kunjungan rombongan Pemkab Sleman di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Dipenogoro Nomor 30 Medan, Rabu (8/11).
Turut hadir perwakilan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se-Sumut, Perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Energi dan Sumberdaya Mineral (Disperindag ESDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan (Dishub), Inspektorat, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, BPS Sumut, Bank Indonesia Perwakilan Sumut, dan peserta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut.
"Untuk mengendalikan inflasi diperlukan koordinasi dan sinergitas antara kabupaten/kota dan provinsi. Tim pengendali inflasi melakukan roadmap pengendalian inflasi yang dilakukan per tahun," kata Poppy.
Pemprov Sumut bersama Bulog, BPS, BI, dan TPID melakukan koordinasi secara efektif dalam pengendalian inflasi. Selain itu juga diadakan pasar murah yang diselenggarakan di kabupaten kota.
"Ada lima titik yang menjadi survei harga kebutuhan pangan di Sumut yang biasa disebut Indeks Harga Konsumen atau IHK yakni Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli. Jika terjadi lonjakan harga, maka dilakukan pasar murah yang lokasinya berada di pasar yang menjual harga pangan dengan harga tinggi," ucapnya.
Poppy menerangkan, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sumut merupakan daerah yang mempunyai potensi pertanian. Sektor pangan berkontribusi dalam pertumbuhan produk domestik regional brutto (PDRB) sebesar 23% terhadap PDRB Sumut pada triwulan III tahun 2023.
Untuk memenuhi kebutuhan dan pasokan, Sumut juga melakukan pemetaan wilayah. Misalnya dengan membuat daerah penghasil pangan di sejumlah kabupaten seperti cabai merah, padi, dan bawang merah dan lainnya.
Sebelumnya, mewakili rombongan Pemkab Sleman, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Heru Saptono mengatakan, tujuan mereka studi banding ke Pemprov Sumut ingin mengetahui dan belajar bagaimana Pemprov Sumut bisa mengendalikan inflasi yang angkanya di bawah nasional.
"Sudah hampir setahun ini Kabupaten Sleman masuk ke dalam 10 besar dengan tingkat inflasi tertinggi, yakni di atas nasional 2,5% secara year on year. Untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saja inflasinya 3,4%," katanya.
Heru menyebut, jumlah penduduk di Kabupaten Sleman sebanyak 1,1 juta jiwa, yang terdiri dari 17 kecamatan, dan 86 desa itu merupakan daerah yang PDRB-nya ditopang dari sektor jasa dan pariwisata.
"Jadi sektor jasa dan pariwisata yang menopang, sektor tersiernya yang menopang PDRB. Kami juga ingin belajar bagaimana membentuk BUMD yang bisa berperan dalam mengendalikan inflasi. Kami baru punya tiga BUMD, yakni Bank Sleman, Bank Syariah Sleman, dan PDAM Tirta Sembada," ujarnya.
Selama ini, lanjut Heru, Sleman hanya bertopang dari kunjungan wisatawan, baik lokal dan mancanegara. Katanya, jumlah wisatawan yang datang jika pada hari libur bisa sebanding dengan jumlah penduduk di kabupaten itu.
"Kalau jumlah penduduknya 1,1 juta jiwa, wisatawan yang berkunjung bisa mencapai 1 juta. Seimbang," katanya tertawa ringan.
Di akhir pertemuan, Heru berterima kasih atas jamuan dan informasi yang diberikan Pemprov Sumut dalam hal pengendalian inflasi. "Terima kasih untuk bapak dan ibu jajaran Pemprov Sumut yang sudah berbagi ilmu kepada kami. Semoga pertemuan ini bisa membawa manfaat buat kita," pungkasnya. **(DISKOMINFO SUMUT)
