MEDAN
Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara H. M. Ayub, SE dalam sambutannya mengatakan peran perpustakaan sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat, perpustakaan juga berfungsi sebagai tempat belajar dalam mencari informasi serta rekreasi yang tidak hanya mencerdaskan namun memberdayakan masyarakat.
Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan dan pelayanan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan sekaligus mendukung SDM yang unggul di Sumatera Utara. “Menjadikan Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat”. Jelasnya pada apel pagi di Halaman Kantor Dinas Kominfo Provsu. Senin (25/11).
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah melakukan pengembangan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial secara nasional dengan target di tiga ratus lokasi dan Sumatera Utara salah satu provinsi yang terpilih untuk mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial, diantaranya Kabupaten Deli Serdang ada lima desa yakni, Desa Kolam, Desa Pasar Lima Kebun Kelapa, Desa Rantau Panjang, Desa Sei Rotan dan Desa Sekip. Kabupaten Serdang Bedagai ada enam desa yakni Desa Rambung Sialang Hilir, Desa Rambung Sialang Hulu, Desa Rambung Sialang Tengah, Desa Sai Kari, Tanjung Buluk dan Desa Tanjung Harap dan Kabupaten Labuhan Batu ada enam desa yakni Desa Kampung Baru, Desa Kampung Padang, Desa Lingga Tiga, Desa Sei Tampang, Sido Rukun, dan Tebing Linggahara.
Ke depan Gubsu berharap Perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat dikembangkan lagi pada daerah Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara sehingga masyarakat akan lebih mudah mendapatkan akses ke perpustakaan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 mengamanatkan pentingnya arsip sebagai identitas dan jadi diri bangsa serta memori, acuan dan bahan pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang wajib dikelola dan diselamatkan. Penyelamat arsip adalah tugas dan tanggung jawab semua Organisasi Perangkad Daerah (OPD) dan Lembaga Kearsipan Daerah.
Dilingkungan Pemprovsu telah dilakukan penilaian terhadap OPD terbaik dalam pengarsipan yakni Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat, Biro Umum Dan Perlengkapan Sekertarian Provsu, Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Binamarga Dan Bina Konstruksi dan Dinas Komunikasi Dan Informatika.
Gubsu berharap pimpinan OPD memberikan perhatian dan melaksanakan penataan, pengolahan, penyimpanan dan penyelamatan arsip di instansi yang berfungsi sebagai alat bukti sah dan menjadi sumber informasi dalam pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang. Keberhasilan pengelolaan arsip dengan sendirinya akan mempengaruhi kinerja organisasi dan berkelanjutan memberikan dukungan kelancaran pada keseluruhan manajemen organisasi.
