MEDAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2022 disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut, Senin (29/11), di gedung dewan setempat, Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Medan. Hal itu ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting.
Dalam kata sambutannya, Gubernur Edy Rahmayadi meyakinkan anggota DPRD Sumut, bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2022 akan naik sebesar 2,4%. Prediksi ini dilihat telah pulihnya beberapa sektor ekonomi yang didukung telah melandainya pandemi Covid-19 di daerah ini.
"Sebelum rapat ini, saya juga telah rapat dengan pakar ekonomi di Sumut, di antaranya Perwakilan Bank Indonesia Sumut, OJK, pengamat, pendidik serta lainnya, yang menyampaikan ‘angin segar’ untuk mencapai target pada tahun 2022. Ekonomi kita diprediksi akan segera pulih diiringi semakin terkendalinya Covid-19," ucap Edy Rahmayadi.
Mengenai pegesahan APBD 2022, Edy Rahmayadi mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi DPRD Sumut. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut segara akan menyiapkan dokumen dan akan menyerahkan pada Mendagri.
"Saya meminta pada seluruh OPD agar dapat melaksanakan dengan tertib seluruh anggaran sesuai dengan rancangan peraturan UU," katanya.
Sebelumnya, pada penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD Sumut seluruh fraksi menerima dan menyetujui APBD Sumut 2022 sebesar Rp12 triliun lebih, namun dengan beberapa catatan yang harus diperhatikan. Di antaranya Fraksi Golkar Sumut dengan juru bicaranya Syamsul Qomar yang menyoroti prioritas anggaran dalam mengedepankan penanggulangan dan meminimalisir bencana di Sumut.
Kemudian mengenai permasalahan tingkat pengangguran, dimana banyaknya pekerja di luar negri yang kembali ke tanah air akibat pendemi Covid-19. Serta mendukung Pemprov Sumut untuk melakukan pembelian lahan Medan Club di Jalan Kartini Medan untuk perluasan Kantor Gubernur.
Kemudian Fraksi PKS Sumut dengan juru bicaranya Cecep Wiwaha meminta Pemprov Sumut untuk meningkatkan belanja modal pada tahun berikutnya lebih dari 12%. "Ini bentuk keseriusan pemerintah, karena pentingnya untuk kemaslahatan masyarakat yang mengharapkan dari pembangunan yang dilaksanakan pemerintah," katanya.
Fraksi PKS Sumut juga mengapresiasi Pemprov Sumut yang kembali menampung anggaran Jaminan Kesejahteraan Sosial (JKS) untuk 450 ribu rakyat miskin di Sumut. “Ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah pada rakyat miskin,” katanya.** (H14/DISKOMINFO SUMUT)
