MEDAN

Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) produksi rumahan di Sumatera Utara (Sumut) terus didorong untuk memasarkan produknya di marketplace atau pasar online. Sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan lebih mudah dalam bertransaksi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Nawal Lubis saat membuka Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi Sumut, di Grand City Hall, Rabu (27/10).

"Dengan pelatihan ini nantinya diharapkan dapat memudahkan UMKM dalam memasarkan produksi rumahan yang saat ini dapat dilakukan di marketplace. Dan harus lebih semangat lagi, karena dapat menghasilkan uang dari rumah, juga sekaligus dapat mengurus keluarga," ucap Nawal Lubis.

Dikatakannya, sejak pandemi Covid-19 dua tahun terakhir, banyak kegiatan dan mobilitas sosial yang dibatasi. Karena itu, pemanfaatan marketplace menjadi keharusan bagi UMKM untuk memasarkan produk yang dihasilkan.

Untuk itu, melalui pelatihan tersebut, para peserta juga diharapkan mampu memanfaatkan teknologi dan platform marketplace yang tersedia untuk memasarkan hasil produksinya. "Saya harap usai pelatihan ini seluruh produk sudah dapat dijangkau keseluruh Indonesia," katanya.

Sementara Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut Hendra Cipta dalam kesempatan itu mengapresiasi kegiatan ini, yang dapat menambah wawasan bagi perempuan yang berwirausaha produk rumahan untuk memasarkan produk usahanya, tanpa harus meninggalkan pekerjaan mengurus keluarga.

"Kami menganggap kegiatan ini sangat penting, makanya kami dari DPRD Sumut hadir dan melihat kegiatan ini. Kami harapkan perempuan dapat memanfaatkan kegiatan ini, dan ini merupakan kewajiban pemerintah dalam membangun dan mengembangkan produk rumahan ini untuk dapat terjual di pasaran," katanya.

Permasalahan ekonomi keluarga yang rendah, menurut Hendra, dapat mengakibat dampak lainnya, di antaranya adalah permasalah stunting atau gagal tumbuh akibat akumulasi ketidakcukupan zat gizi pada anak karena faktor ekonomi.

Terkait hal itu, menurutnya, sekitar 3,7 juta perempuan di Sumut, perlu mendapat perhatian dari pemerintah, yakni melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga, dengan harapan kaum perempuan ini dapat memberikan dan membantu peningkatan pendapatan ekonomi keluarganya.

Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumut Nurlela, Ketua DPW IKM dan UKM Nusantara Sumut Binsar M Simatupang serta peserta pelatihan.** (H14/DISKOMINFO SUMUT)