MEDAN
Pengendalian inflasi Sumatera Utara (Sumut) tahun 2019 mengalami tantangan yang cukup besar. Namun demikian, berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan berhasil membawa inflasi Sumut berada di bawah sasaran inflasi nasional, yakni sebesar 2,33% untuk year on year (yoy) tahun 2019. Sedangkan inflasi yoy sasaran nasional sebesar 2,72%.
Capaian ini diapresiasi oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota se-Sumut, di ruang rapat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut, Jalan Balai Kota, Medan, Rabu (15/01). “Dipertahankan dan harus kita tingkatkan capaian di tahun 2020,” ujar Gubernur.
Beberapa hal yang harus diwaspadai untuk pengendalian inflasi tahun 2020 menurut Edy adalah distributor dan importir yang lebih mengedepankan keuntungan bisnis dibandingkan kebutuhan masyarakat Sumut. “Meskipun banyak produksi pertanian kita, tetapi pada saat dibutuhkan masyarakat malah tidak ada dan didistribusikan ke luar Sumut. Ini yang memicu inflasi kita nanti,” tegasnya.
Untuk itu, Edy mengimbau agar hal-hal yang terjadi pada tahun 2019 dijadikan pembelajaran. Sehingga pada tahun 2020 tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang sama. Masalah komoditas yang diperkirakan cepat membusuk dan mempengaruhi harga, kata Edy, agar dilakukan penambahan-penambahan cold storage di sentra-sentra produksi.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Wiwiek Sisto Widayat memaparkan review inflasi 2019, proyeksi inflasi 2020, program pengendalian inflasi 2020 dan isu-isu berkembang lainnya. Katanya, bulan Juli dan Agustus merupakan bulan terberat untuk tahun 2019 lantaran inflasi Sumut di atas 6,4% dan berhasil diatasi menjadi 2,33% di akhir tahun 2019.
“Seluruh pengendalian inflasi tahun 2020 ini akan tetap berprinsip pada 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Fluktuasi inflasi bersumber dari komponen volatile food, terutama cabai merah, daging ayam ras, bawang merah dan lainnya. Namun, tak perlu khawatir sumber-sumber produksi banyak bertambah. Sesuai arahan Gubernur yang perlu diwaspadai adalah distributor/importir dan keawetan komoditas,” jelasnya.
Saai itu, dilakukan pula pemaparan Survey Biaya Hidup (SBH) Tahun 2018 sebagai acuan untuk mengetahui kualitas inflasi lima tahun ke depan. Pemaparan disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumut yang diwakili oleh Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Sumut Dinar Butar-butar. Katanya, survei SBH Tahun 2018 mencakup 90 kota, 34 Ibukota Provinsi, 56 Kabupaten/Kota. Cakupan sensus yakni 14.160 Blok Sensus dan 141.600 rumah tangga. Kemudian proporsi nilai konsumsi untuk makanan 33,68% dan non makanan 66,32%. SBH 2018 dilaksanakan di 5 kota di Sumut yakni Sibolga, Pematangsiantar, Medan, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli.
“Daftar klasifikasi konsumsi SBH Tahun 2018 di antaranya makanan, minuman dan tembakau. Lalu, pakaian dan alas kaki, perumahan, air, listrik dan bahan bakar lainnya. Lalu, perlengkapan dan pemeliharaan rumah tangga, kesehatan, trasportasi, informasi komunikasi dan jasa keuangan, dan lain-lain,” tuturnya.
Turut hadir dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumut yakni Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Setdaprov Sumut Arief Sudarto Trinugroho, Bupati Dairi Eddy Kheleng Berutu, Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Kholil Jupri Harahap, Bupati Nias Selatan Hillarius Duha, mewakili Bupati/Wakil Bupati se Sumut, Kepala Perwakilan BI Sibolga dan Pematangsiantar, anggota TPID.
Sumber : Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu
