Medan,
Air adalah karunia Tuhan yang sangat berharga karena merupakan sumber kehidupan bagi makhluk di muka bumi saat ini kebutuhan terhadap sumber daya air terus meningkat, akan tetapi tidak diimbangi dengan pengelolaan sumber daya air yang mumpuni, sehingga terjadi kritis/kelangkaan air bersih oleh karena itu dibutuhkan reformasi pengelolaan sumber daya air yang tepat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si pada pidato pengarahan yang dibacakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Abdul Aziz, S.Sos, M.AP pada apel pagi di Halaman Dinas Kominfo Provsu, Senin (07/08), diikuti para pejabat administrator, pengawas, staf dan tenaga pendukung.
Berdasakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi makakewenangan pengelolaan irigasi merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dari 420.405 Ha luas lahan sawah di Provinsi Sumatera Utara, maka yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi hanya seluas 86.999 Ha atau 20.69 Persen. Pemerintah pusat seluas 64.211 Ha atau 15,28 Persen dan Pemerintah Kabupaten/Kota seluas 269.195 Ha atau 64,03 Persen.
Hal ini sejalan dengan visi "Menjadi Provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera’ dan misi ke-3 ‘Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional". (LIP)
