Medan,
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara R. Sabrina berharap penanganan banjir di Kota Medan ditangani secara menyeluruh dengan mempertimbangkan semua aspek termasuk teknis, sosial dan budaya dan ekonomi. Hal ini disampaikan Sabrina saat menghadiri rapat Pemaparan Banjir Kota Medan di aula Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Jl. Sisingamangaraja No.188 B, Siti Rejo I, Kota Medan pada hari Selasa (19/3/19).
“Relokasi warga di bantaran sungai itu tentu dilakukan. Secara teknis kita mungkin tahu bagaimana caranya, tetapi kita harus juga memikirkan aspek sosial dan budaya serta ekonomi, karena ini masyarakat kita juga. Sudah tugas negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Jadi, kita selain aspek sosial dan budaya harus memikirkan bagaimana mereka nanti mencari nafkah, jangan asal di relokasi saja,” tegas Sabrina saat rapat.
Untuk aspek ekonomi, Sabrina juga berharap masyarakat yang direlokasi dari daerah aliran sungai (DAS) mendapat rumah bersertifikat, bukan rusunawa yang harus menyewa walau mereka ilegal tinggal di daerah tersebut. Hanya saja Sabrina meminta agar pendataan warga yang direlokasi dilakukan dengan benar-benar.
Dari dokumentasi Bapeldalda 2004 jumlah penduduk yang tinggal di daerah tangkapan air Sungai Deli sekitar 1,5 juta jiwa dari 86 kelurahan dan 1,2 juta jiwa diantaranya bermukim di Kota Medan. Karena itu penting untuk mempertimbangkan dampak sosial, budaya dan ekonominya menurut Sabrina.
Sementara itu, ahli penanganan banjir Aswan Sembirin yang hadi pada rapat kali ini sebagai narasumber mengatakan banjir di kota medan memang kompleks, tetapi penanganannya secara teknis tidak terlalu sulit.
“Daerah yang banjir itu terutama di Simpang Selayang dan Cemara dan itu di elevasi (ketinggian) 16-50 meter dpl, daerah tinggi sebenarnya. Satu lagi kemiringannya 1,5 – 4,5 perkilometer, itu sangat bagus sekali. Jadi, sebenarnya dari segi topografi Medan ini seharusnya tidak banjir, karena sungainya mungkin belum digali atau faktor lain ya jadi seperti itulah dia,” kata Aswan Sembiring usai rapat.
Menurut Aswan, selain normalisasi yang menjadi masalah utama banjir di medan adalah masalah sosial seperti penduduk yang mendiami bantaran sungai, sampah, garis sungai yang tidak jelas dan juga resapan air yang semakin sedikit.
Untuk itu saat ini Pemerintah Provinsi Sumut mencoba mempertemukan semua pihak yang berkaitan untuk bisa menyelesaikan masalah ini secara holistik. Pada pertemuan kali ini juga hadir Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah II Roy Pardede, Kepala Balitbang Sumut Effendy Pohan, perwakilan Dewan Riset Daerah, Tim Koorinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Sumatera Utara, perwakilan Pemerintah Kota Medan dan Deli Serdang. Sekda Provinsi Sumut berharap semua pihak terkait bisa bersinergi dan menyelesaikan masalah ini.
“Ini kita pertemukan semua yang terkait penanganan banjir agar nanti bisa bekerja sama untuk menemukan solusinya. Masalah ini masalah kita bersama dan penyelesaiannya juga harus kita cari bersama,” kata Sabrina.
“Bagi masyarakat juga harus mulai berbenah, jangan buang sampah ke sungai, jangalah bertambah masayarakat yang tinggal dibantaran sungai. Kita juga perlu evaluasi petugas kebersihan karena sebagian dari mereka malah membuang sampah ke got dan ke sungai. Bila kita tidak bekerja sama masalah ini tidak akan selesai-selesai,” tambahnya.
Berdasarkan keterangan Kepala Balitbang Sumut Effendy Pohan usai rapat, dalam waktu dua sampai tiga bulan ke depan tim ini akan menyelesaikan blue print penanganan banjir di kota Medan dan segera diimplementasikan setelah mendapat persetujuan dari stakeholder.
“Dari hari ini hingga dua atau tiga bulan ke depan kami akan melakukan pertemuan satu minggu sekali dan akan membuat blue print penanganan banjir di Medan termasuk masalah hukumnya. Setelah itu menunggu persetujuan dan segera kita implementasikan,” kata Effendy Pohan.
Sumber : Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu
